SERANG – Ombudsman RI Perwakilan Banten memastikan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan pada 2026.

Jika pada tahun ini pengawasan difokuskan pada aspek higienitas pangan, tahun depan cakupannya akan diperluas hingga kualitas dan kecukupan nilai gizi makanan yang disajikan kepada peserta didik.

Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi mengatakan, pengawasan MBG tidak hanya menyangkut kebersihan dapur dan proses pengolahan makanan, tetapi juga memastikan kandungan gizi benar-benar terpenuhi dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah.

“Ke depan dorong kualitas nilai gizi. Karena kalau tidak dimakan gizinya tidak tersampaikan,” kata Fadli, Senin (22/12/2025).

Ombudsman masih menemukan persoalan berupa makanan yang tidak dikonsumsi atau tersisa di sekolah.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menunjukkan masalah pada cita rasa, penyajian, maupun kesesuaian menu dengan kebutuhan anak.

“Banyak makanan sisa perlu jadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Fadli, aspek higienitas pangan harus dijaga secara ketat karena berkaitan langsung dengan kesehatan peserta didik.

Ombudsman mencatat sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan MBG, antara lain kondisi dapur sekolah, penyimpanan bahan pangan, serta sistem distribusi makanan dari dapur ke sekolah.

Selain mengawasi pelaksanaan MBG, Ombudsman Banten juga mencermati kondisi ketahanan pangan di wilayah Banten yang saat ini berada dalam status siaga bencana.

Ketahanan logistik dinilai krusial, terutama untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan ekstrem yang dapat mengganggu akses antarwilayah.

Menurutnya pengalaman penanganan bencana di daerah lain dapat menjadi pembelajaran. Ia menyinggung kejadian di Sumatera Barat, ketika keterlambatan distribusi logistik dan keterbatasan akses memperburuk kondisi masyarakat terdampak.

“Pelajaran penting, kecepatan tanggap darurat, terutama tiga hari pertama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan peralatan pendukung penanganan bencana di setiap daerah. Ketersediaan alat berat, menurut dia, tidak boleh bergantung pada bantuan dari luar wilayah.

“Pemerintah daerah harus mengidentifikasi fasilitas alat berat yang tersedia,” katanya.

Fadli menegaskan, sektor pangan, layanan kesehatan, serta infrastruktur darurat perlu menjadi prioritas dalam pengawasan, baik dalam situasi normal maupun kondisi kebencanaan.

“Ini perlu perhatian serius,” tuturnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd