PANDEGLANG – Oknum pegawai Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, diduga memotong bantuan sosial Kesejahteraan Rakyat (Bansos Kesra) yang digelontorkan pemerintah pusat.
Tidak tanggung-tanggung, oknum tersebut memotong bantuan Kesra sebesar Rp150 ribu dari setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Seorang penerima Bansos Kesra yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, ia dan warga lain diminta langsung oleh oknum pegawai desa usai menerima uang dari petugas.
Pemotongan tersebut terjadi sesaat setelah pembagian Bansos Kesra pada Selasa (25/11/2025) lalu.
“Itu di Kantor Desa Tegalwangi. Pas habis ngambil uang tadinya saya mau keluar lewat pintu belakang karena pintu depan banyak warga lain yang lagi ngantre, saya langsung dihentikan oleh petugas terus disuruh masuk ke salah satu ruangan,” katanya, Senin (1/12/2025).
Ia melanjutkan, di dalam ruangan tersebut sudah ada satu orang pegawai desa yang sudah menunggu dan langsung meminta uang sejumlah Rp150 ribu kepadanya.
Petugas tersebut juga memperingatkan agar dirinya tidak menceritakan pemotongan itu kepada orang lain.
“Diminta Rp150 ribu, katanya yang lain juga sama dipotong tapi ga boleh cerita kalau dipotong, kalau sampai cerita nanti data saya bakal dicoret sebagai penerima bantuan lagi,” terangnya.
Yang lebih parah, selain oleh oknum pegawai desa, oknum Rukun Tetangga (RT) juga ikut-ikutan meminta jatah kepadanya. “Pas di luar saya dipanggil lagi sama pak RT diminta Rp50 ribu,” jelasnya.
Selain Bansos Kesra, ternyata oknum pegawai desa sudah sering melakukan pemotongan pada bantuan sosial lain seperti bantuan Beras Miskin (Raskin).
“Waktu pembagian beras kemarin kan harusnya 2 karung beras sama minyak tapi ini yang dikasih cuman 1 karung, saya juga ga tau itu yang sekarungnya lagi dikemanakan sama mereka,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa (Kades) Tegalwangi, Kiki mengaku, pada saat pembagian Bansos Kesra dirinya tidak berada di lokasi karena sedang menghadiri kelulusan sekolah anaknya. Namun, ia membantah jika pihaknya memotong Bansos Kesra sebesar Rp150 ribu.
“Saya sempat mendengar, mungkin kata saya itu hanya kebijakan untuk (pegawai) desa, contohnya yang ngasih Rp100 ribu ingin dikembalikan Rp90 ribu artinya cuman ngasih Rp10 ribu,” katanya.
“Saya sudah bertanya kepada semua perangkat desa dan RT/RW tidak ada yang sampai Rp150 ribu Kades. Kalau dari narasumber yang menyebutkan pemotongan Rp150 ribu saya bantah tidak ada pemotongan yang segitu,” tambahnya.
Sedangkan untuk Bansos Raskin, dirinya mengaku, jika memang KPM hanya menerima 1 karung dari 2 karung jatah beras yang seharusnya mereka terima.
Akan tetapi, beras yang 1 karung tersebut dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan Bansos sebagai bentuk pemerataan agar tidak ada cemburu sosial.
Pernyataan tersebut sangat jauh berbeda dengan keterangan narasumber, dimana narasumber menyebutkan bahwa beras tersebut tidak dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan Bansos.
“Yang beras itu saya komunikasi dulu kepada perangkat desa bagaimana caranya dari 183 KPM ini bisa menjadi 366 orang, karena yang lebih layak dari KPM yang mendapatkan juga masih banyak. Keinginan saya agar berbagi dengan yang lain, itupun penentu yang menerimanya bukan dari kami tapi dari KPM yang dapat tadi,” tutupnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd