SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar mengungkapkan adanya perubahan nilai pinjaman daerah. Jika itu terjadi, Pemprov Banten akan langsung berkonsultasi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pemberi pinjaman.
Diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman ditujukan untuk menutupi anjloknya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Usulan telah dilayangkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Surat Gubernur Banten Nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar.
Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. Nilai tersebut telah dilakukan dalam rancangan APBD 2021 dan kini dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.
“Melakukan komunikasi administratif ke SMI. Ruang-ruang dalam rangka KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) mungkin revisi, penyesuaian. Namanya juga dalam suatu penganggaran, ada perubahan revisi dan seterusnya. Masih punya waktu, kan pararel, kita komunikasi terus,” ujar Muktabar, Jumat (20/11/2020).
Muktabar mengatakan, pada dasarnya Pemprov Banten dan PT SMI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Isinya, ada kucuran dana pinjaman untuk dua tahun yaitu pada 2020 dan 2021.
“2020 sudah clear lalu berikutnya 2021. MoU besarnya kan sudah, sekarang pada tahapan PKS (Pelaksanaan Kerja Sama). Jadi menyesuaikan ke peruntukkan apa yang terdesain sesuai arahan dengan dari skema program,” katanya.
Terkait pencairan dana, Muktabar mengaku, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui PT SMI.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
