 dan keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar.){kind=link}
KAB. TANGERANG – Nelayan Kronjo, Kabupaten Tangerang mengeluhkan kondisi Tempat Pelalangan Ikan (TPI) dan keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar.
Hal itu terungkap dalam kunjungan Gubernur Banten Andra Soni di pesisir Kronjo, Kamis (16/10/2025) kemarin.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Khaerus, perwakilan nelayan mengungkapkan tongkang-tongkang tersebut kerap menimbulkan kerusakan pada jaring nelayan dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer.
Ia juga menyebut belum pernah ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan sekitar.
“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.
Nelayan juga mengeluhkan kondisi TPI yang dinilai belum higienis serta penataan yang kurang nyaman.
Mereka berharap pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.
Permasalahan serupa disampaikan oleh Sukardi, perwakilan nelayan Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis. Lokasi pelelangan berdekatan dengan area parkir dan kurang mendukung aktivitas bongkar muat ikan.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni memastikan, Pemprov Banten bersama Pemkab Tangerang akan menindaklanjuti kebutuhan mendesak para nelayan.
Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan program penyediaan ambulans untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji.
Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” ujar Andra.
Andra juga menugaskan akan memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat menjangkau nelayan kecil serta mempercepat pendataan ulang nelayan secara menyeluruh.
Upaya ini diharapkan memperkuat posisi ekonomi nelayan melalui skema pembiayaan, tabungan, serta perlindungan usaha dan sosial.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” katanya.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Neneng Sri Hastuti Handayani mengapresiasi kepedulian gubernur Banten yang turun langsung menemui nelayan Kabupaten Tangerang.
“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung Gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ungkap Neneng.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah