TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, dalam Musrenbang ini pihaknya mengundang pemangku kepentingan seperti Gubernur Provinsi Banten, Kepala Daerah Kota dan Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Tangsel, Seperti Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Depok.
“Perumusan rencana kerja ini juga nantinya akan membahas soal upaya pemerintah dalam mewujudkan Tangsel sebagai Kota Lestari. Dimana meliputi delapan indeks dan cakupan yang sudah dibahas dan ditetapkan,” jelas Benyamin.
Adapun delapan indeks dan cakupan itu, kata Ben, adalah, Indeks Lingkungan Hidup, Indeks Layak Hidup, Cakupan Pengurangan Kawasan Kumuh, Cakupan Pengelolaan Sampah, Cakupan Rumah Tidak Layak Huni, Indeks Risiko Ruang Terbuka Hijau, Indeks Risiko Bencana, Indeks Rasa Aman dan Indeks Demokrasi.
“Dengan memperhatikan indeks-indeks tersebut diharapkan bisa membuat Tangsel Lestari. Sebagaimana digambarkan oleh Benyamin sebelumnya,” ungkap Ben.
Sementara, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Abdul Rasyid menjelaskan bahwa akibat pandemi ada beberapa pekerjaan yang terpaksa ditunda pelaksanaannya, salah satunya adalah Musrenbang ini. Namun karena kemajuan teknologi, akhirnya pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan cara daring.
“Karena itu juga saya ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah selaku pelaksana dari Musrenbang ini,” terang pria yang akrab disapa Ocil itu.
Untuk Musrenbang yang dilakukan, kata Ocil, jika pelaksanaannya harus meliputi lima sektor penting pembangunan, yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur.
Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat kemiskinan daerah, dimana tahun ini diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Tangsel naik secara signifikan.
“Pembentukan RPJMD menentukan kebijakan yang akan diciptakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga harus dibuat dengan maksimal dan mengikutsertakan masyarakat,” tuturnya.
(Ihy/Red)
