CILEGON – Pemkot Cilegon mulai membahas terkait persoalan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan simpang tiga arah pintu tol Cilegon Timur. Pembahasan secara tertutup dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur di luar pemerintahan seperti PT Marga Mandalasakti (MMS) selaku pengelola tol hingga Satker Pengelolaan Jalan Nasional (PJN) Banten I.
“Kita ingin bagaimana MMS, Satker dan Dinas Perhubungan Provinsi, kita ingin dibantu mengurai kemacetan itu. Kita ingin semuanya terintegrasi antara MMS, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kita hingga Satker,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati usai rapat yang digelar di ruang rapat Walikota Cilegon itu, Jumat (15/2/2019).
Dari hasil pembahasan itu, kata dia, diketahui bahwa PT MMS sendiri telah memiliki program jangka pendek untuk memanuver rekayasa lalu lintas hingga ke Terminal Seruni, kawasan lalu lintas kendaraan penumpang umum yang berada tak jauh dari sumber persimpangan kemacetan, hingga ke program jangka panjang.
“Dalam jangka panjangnya, MMS itu akan membuat pintu baru untuk kendaraan dari tol langsung menuju Bojonegara. Tapi saya juga meminta itu dikaji kembali terkait itu, seperti apa ke depan kita perlu duduk bersama kembali. Karena kita juga ingin mengurai kemacetan dengan dibukanya JLU (Jalan Lingkar Utara),” katanya.
Di bagian lain Wakil Direktur Teknik dan Operasi PT MMS, Rachmat Soulisa mengatakan solusi sementara saat ini pihaknya pula akan membantu penertiban di ruas lokasi tersebut.
“Pada jangka panjang kita akan ada solusi modifikasi interchange, sehingga traffic yang terbagi dua arah itu akan terbagi di simpang susun. Seperti ada yang langsung ke Bojonegara dan ada pula yang langsung ke (arah tol) Cilegon Timur. Nanti arah simpang susun itu kita pecah di dalam (tol), sedangkan yang ke arah Cilegon masih dengan jalur yang ada,” katanya.
Terkait dengan persoalan keberadaan lahan milik Wilmar Group di arah utara titik lokasi kemacetan, lanjut dia, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemkab Serang untuk berkoordinasi dengan korporasi, mengingat keberadaan lahan yang masuk ke wilayah Kabupaten Serang.
“Dari pelebaran jalan itu, kita akan menambah jumlah pintu tol. Rencana (manuver jalan) itu tahun 2022, tapi itu tidak dilakukan oleh MMS ya, tapi oleh pelaku industri di wilayah itu. Nanti kalau sudah jadi, operasionalnya akan diserahkan ke kita,” terangnya.
Sementara itu Satker PJN Banten I, Effendi Tampubolon mengatakan untuk mendukung rencana tersebut, pihaknya meminta agar lebar jalan arah Bojonegara yang berstatus sebagai jalan nasional itu diperlebar. Mengingat di mulut jalan menuju arah Bojonegara acap dijadikan pusat naik turunnya penumpang angkutan umum.
“Pelebaran itu pun dilaksanakan kalau pemerintah daerah sudah bisa membebaskan lahan itu, karena kan semakin padat trafficnya, sedangkan jalannya cuma segitu-segitu. Lebar yang ada sekarang tujuh meter, kalau ada pelebaran ya dikali dua, jadi 14 meter. Kalau bisa itu pun sampai dengan jembatan Terate,” katanya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
