CILEGON – Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh mengingatkan agar Pemerintah Daerah untuk benar-benar mampu mengoptimalkan kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 ini seperti yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif sebelumnya.
Kenyataan masih minimnya program belanja Pemkot Cilegon hingga mendekati penghujung triwulan kedua saat ini menurutnya tak ayal memaksanya untuk mengingatkan kembali kinerja keuangan eksekutif dalam hal menggali seluruh potensi pendapatan.
“Kenapa sampai sekarang tidak ada kegiatan apapun?. Atau jangan-jangan semua pendapatan dan belanja akan dialihkan di ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Apakah cukup waktu jika semua kegiatan reguler dialihkan pada APBD Perubahan. Sedangkan RPJMD saja belum diserahkan dokumennya pada DPRD untuk dibahas dalam Pansus,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Selain mempertanyakan hal itu, Rahmatulloh juga menyarankan agar Pemkot Cilegon lebih selektif dalam pemanfaatan anggaran untuk program belanja mengingat kondisi keuangan daerah yang belum pulih setelah mengalami defisit hingga Rp125 miliar lebih pada tahun lalu.
“Bisa saja memulai program belanja tapi tidak banyak, karena harus dipilah-pilah dan harus mengantisipasi keuangan daerah. Tidak bisa digunakan seluruhnya khawatir ada kebutuhan lain yang mendesak seperti bencana alam dan lain sebagainya. Komisi III sudah memanggil BPKPAD, kita minta data dan info selengkapnya kenapa sampai sekarang tidak ada kegiatan apapun, menunggu apa?,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Data yang dihimpun BantenNews.co.id, APBD Murni Pemkot Cilegon pada tahun anggaran 2025 sampai dengan saat ini baru membukukan pendapatan sekira Rp778 miliar dari total seluruh komponen pendapatan yang ditarget Rp2,35 triliun atau baru terealisasi sekira 32,99%.
Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, Pemkot baru mampu mencatatkan Rp255 miliar pada neraca pendapatannya dari yang ditargetkan sekira Rp1,26 triliun atau baru sekira 20,14%. Sementara Belanja Daerah dari pagu anggaran Rp2,47 triliun baru mampu terserap sekira Rp690 miliar atau sekira 27,86%.
“Kalau memang target pendapatan kita masih minim, saya bisa maklum kalau belanja program pemerintah masih sedikit. Tapi jangan juga menilai kinerja eksekutif seperti Lurah-Lurah itu manja seperti yang dikatakan Wakil Walikota. Atau mungkin Pak Wakil Walikota itu lupa kalau program kegiatan pemerintah itu berbasis anggaran. Jadi ketika anggaran belanjanya diirit-irit atau diatur oleh BPKPAD maka banyak program yang belum bisa dilaksanakan di reguler sekarang,” singgungnya.
Penulis : Gilang Fattah
Editor : TB Ahmad Fauzi
