SERANG – Kepala Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin memastikan penerapan work from home (WFH) tak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Diketahui, kebijakan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19.
“Selama pendemi Covid-19 seperti sekarang, dengan diterapkannya pemberlakuan WFH, roda pemerintahan di lingkup Pemprov Banten masih bisa berjalan normal,” ujar Komarudin saat menjadi narasumber pada dialog Ramadan bersama Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (26/4/2021).
Bahkan Komarudin mangaku, pihaknya kerap mempertanyakannya mengenai keberadaan dan jumlah pegawai di Pemprov Banten yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.
“Makanya saya suka berfikir, apakah jumlah pegawai kita (Pemprov Banten) ini berlebih. Buktinya, dengan WFH ini, semuanya tetap berjalan normal,” katanya.
Menurutnya, meski hampir sebagian aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten melakukan WFH pemerintahan tetap normal. “Buktinya sampai saat, semuanya masih tetap bisa berjalan. Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti zoom meeting, semuanya masih berjalan normal,” ujarnya.
Terkait kualitas ASN di Pemprov Banten, Komarudin menilai, fase tertinggi dari capaian ASN adalah berbasis kinerja.
“Bukan pada tinggkat kehadirannya saja. Kita juga tidak terlalu merisaukan ASN yang tidak hadir (WFH) selama kinerjanya sangat baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut mantan Sekretaris Badan Penrencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang itu juga menilai, jika Pemprov Banten mau melakukan perampingan pegawai, maka APBD Provinsi Banten bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain.
“Karena sekitar 20 persen APBD Banten sudah tersedot untuk (belanja pegawai). Tapi ini sudah termasuk bagus, tidak mencapai 50 persen,” pungkasnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
