KAB. TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang merombak sejumlah pejabat setingkat fungsional, administrator dan pengawas di lingkup pemerintahan daerah, Rabu (21/10/2020).
Namun permobakan itu sangat disayangkan berbagai kalangan tak terkecuali DPRD Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak transparan.
Pasalnya, proses mutasi pejabat tersebut dianggap dadakan. Informasi yang dihimpun BantenNews.co.id, surat pemberitahuan pelantikan dan sumpah jabatan pun baru diterima oleh pejabat yang mendapat mutasi, baru diberikan pada waktu tengah malam pada Selasa (20/10/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan proses mutasi hingga pelantikan digelar, pihaknya tidak pernah mendapat tembusan dari Pemkab Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSMD) Kabupaten Tangerang.
“Selama ini enggak pernah ada tembusan, yang dulu-dulu juga enggak pernah. Kita tahunya mereka ini sudah dilantik, mungkin karena menganggap DPRD itu tidak ada, yah” ujar Kholid melalui telpon selulernya.
Bahkan, Kholid mengaku banyak mendapat keluhan dari para pejabat yang terkena mutasi tersebut. Menurut dia, tidak ada perbaikan mekanisme untuk melakukan mutasi secara formal.
“Dari dulu tidak pernah ada perbaikan untuk mekanisme mutasi ini. Selalu terkesan umpet-umpetan kayak main kucing-kucingan,” kata Kholid
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut dalam proses perombakan Jabatan ASN tergolong praktik mal administrasi. Dikhawatirkan, kata Kholid, malah terjadi sebuah transaksi untuk mengamankan jabatan tertentu dalam proses mutasi tersebut.
“Tentu, kami khawatir ini jangan-jangan ada upaya transaksional. Harusnya kan kalau mau fair, BKPSDM bisa memilih pejabat-pejabatnya yang kompeten sesuai di bidangnya masing-masing,” tuturnya.
Apalagi, menghadapi tantangan pandemi Covid-19, Kholid mewanti-wanti agar pejabat yang dirotasi tersebut nantinya malah menghambat kinerja Pemkab Tangerang. Pihaknya pun berencana memanggil Kepala BKPSDM, Hendar Herawan untuk meminta klarifikasi.
“Nanti kami agendakan pemanggilannya. Yang jelas, kami dari DPRD Kabupaten Tangerang menyayangkan proses mutasi kali ini dilakukan secara tidak transparan,” ucapnya.
Saat hendak dikonfirmasi ke kantornya, Kepala BKPSDM Hendar Herawan memilih bungkam. Bahkan, hanya untuk menyebutkan berapa jumlah pejabat yang mengalami perombakan, pejabat eselon II ini memilih pergi meninggalkan wartawan dan buru-buru masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi.
(Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
