
PANDEGLANG – Skema penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan berpeluang diterapkan secara luas di Kabupaten Pandeglang.
Wakil Koordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Pandeglang, Fitra Riyanto mengatakan, skema prasmanan sebelumnya telah diuji coba di Kecamatan Pulosari dan mendapat respons positif dari penerima manfaat.
“Kalau peluang terkait penyajian prasmanan, kemarin sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Pulosari dan mendapat respons positif dari penerima manfaat,” kata Fitra saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (16/10/2026).
Meski mendapat respons positif, Fitra menegaskan penerapan prasmanan secara permanen dan masif belum bisa dipastikan. SPPI Pandeglang masih menunggu kebijakan lanjutan dari BGN.
“Untuk rencana dilakukan serupa di Pandeglang atau tidak, kami menunggu arahan. Tentu semuanya juga sangat mengharapkan bisa prasmanan,” ujarnya.
Fitra menjelaskan, uji coba yang telah dilakukan masih sebatas proyek percontohan (pilot project). Karena itu, pelaksanaan MBG di Pandeglang saat ini masih menggunakan skema penyajian yang berlaku sebelumnya.
“Untuk dilakukan secara masif, kami masih menunggu arahan lanjutan. Artinya, saat ini kami masih menggunakan konsep yang lama,” jelasnya.
Menurut Fitra, penerapan prasmanan membutuhkan persiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. Petugas harus mendapat pelatihan serta berkomitmen menerapkan standar kebersihan, termasuk menggunakan alat pelindung diri (APD) saat menangani makanan.
Selain kesiapan petugas, fasilitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah juga perlu diperhatikan. SPPG harus menyediakan wadah makanan berbahan stainless steel atau food pan dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan distribusi.
Sementara itu, pihak sekolah perlu menyiapkan meja yang layak untuk mendukung penyajian makanan. Pemilihan material meja juga harus diperhatikan agar tidak mudah terkelupas dan berpotensi mencemari makanan.
Aspek keamanan pangan menjadi salah satu hal yang masih dikaji sebelum skema prasmanan diterapkan lebih luas. Menurut Fitra, waktu antara proses memasak hingga makanan disajikan di sekolah harus diperhitungkan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.
“Kita perlu menghitung mulai dari jam masak sampai makanan tiba di sekolah. Jeda waktunya berapa lama, itu perlu diperhatikan,” tegasnya.
Fitra menambahkan, berdasarkan pernyataan Kepala BGN melalui kanal WhatsApp pribadinya, metode prasmanan direncanakan untuk diuji coba di sejumlah dapur SPPG di Indonesia. Ia menyebut jumlah dapur yang menjadi sasaran berada pada kisaran 1.000 hingga 10.000 dapur.
“Beliau mengatakan seperti itu di kanal WhatsApp-nya. Sehingga peluang penerapan metode prasmanan di Pandeglang sangat terbuka, terlebih metode ini dinilai relevan jika diterapkan di Pandeglang dan nantinya dimasifkan,” tuturnya.
Meski demikian, realisasi penerapan prasmanan di Pandeglang tetap bergantung pada arahan BGN, kesiapan SDM, infrastruktur, serta pemenuhan standar keamanan pangan.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : TB Ahmad Fauzi