PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang berhenti sementara selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Selama siswa belajar dari rumah, dapur MBG tidak mengirim makanan ke sekolah. Kebijakan ini mengikuti instruksi Pemprov Banten yang menerapkan PJJ selama tiga hari untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap pelajar.
Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, membenarkan penghentian distribusi tersebut.
“Karena anak-anak sekolah diliburkan dan belajar dari rumah, MBG sementara tidak dibagikan ke siswa,” kata Doni yang juga menjabat Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Selasa (8/9/2026).
Persoalan muncul karena sejumlah mitra dapur sudah membeli bahan makanan sebelum Pemprov Banten memutuskan PJJ. Bahkan, beberapa dapur sudah mulai memasak.
“PJJ diputuskan mendadak, sementara beberapa mitra dapur sudah belanja bahan makanan, bahkan ada yang sudah memasak,” ujarnya.
Satgas MBG kemudian mencari solusi agar makanan tidak terbuang. Mereka berkoordinasi dengan Korwil dan KSPPG Banten-DKI untuk mengalihkan makanan kepada warga di sekitar dapur.
“Bahan makanan yang sudah dibeli dibagikan ke masyarakat sekitar dapur, pengemudi ojek, UMKM yang tutup di sekitar sekolah, hingga warga terdampak erupsi,” kata Doni.
Doni menegaskan, dapur MBG tidak tutup permanen. Pengelola hanya menghentikan distribusi selama PJJ dan akan menyesuaikan operasional dengan kebijakan pemerintah.
“Dapur MBG tidak ditutup, hanya berhenti sementara menyesuaikan kebijakan PJJ,” tegasnya.
Di tengah penghentian sementara tersebut, Pemkab Pandeglang juga masih menghadapi persoalan sejumlah dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
Doni mengakui, beberapa dapur masih berstatus suspensi karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemkab Pandeglang meminta Dinas Kesehatan mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat.
“Yang disuspensi ada beberapa, tetapi jumlah pastinya masih diverifikasi. Kami sudah meminta Dinas Kesehatan membantu percepatan perizinannya,” pungkasnya.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd