KAB. TANGERANG – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan ada kemungkinan ada penengah baru dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Pusat terkait polemik pelimpahan aset daerah kepada Pemkot Tangerang.
Hal itu lantaran hingga saat ini Pemkot Tangerang masih susah diajak berkomunikasi dengan pelibatan penengah yang berasal dari kota dan kabupaten Tangerang.
“Karena masalah ini belum terselesaikan maka akan diserahkan kepada wasit yang lebih tinggi dari provinsi dan pusat,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2020)
Ia menegaskan, sampai saat ini niat baik dari Kabupaten Tangerang sudah ada terkait pelimpahan aset tersebut. Malah ia menganggap, ketidakhadiran Pemkot Tangerang pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama itu muncul seperti niat tidak baik dari Pemkot Tangerang.
“Kalau memang ada masalah teknis harusnya dimusyawarahkan karena kompromi juga sudah dilakukan selama 6 tahun,” tambahnya.
Ia menambahkan, bagaimanapun Pemkab Tangerang sudah coba melakukan pendekatan, dan sudah berniat untuk menyerahkan 56 aset daerah tersebut sebagaimana yang sudah disepakati melalui jalur negosiasi, hanya saja Pemkot Tangerang yang tidak datang secara sepihak.
“Padahal waktu itu BPK, Forkopimda, dan kejari sudah datang. Justru ketidakhadiran pihak dari Pemkot Tangerang yang menimbulkan isu baru,” tutupnya
(Tra/Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
