PANDEGLANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati karena merasa tidak puas dengan kinerja bupati, Kamis (18/10/2018).
Massa aksi menilai kegagalan itu ditunjukkan dengan beberapa faktor seperti banyak pekerjaan yang gagal lelang akibat lemahnya perencanaan, lemahnya pengawasan disiplin ASN, lemahnya perlindungan kepada nasib honorer (TKS dan TKK) serta kasus penemuan ratusan KIS yang dibuang di tempat sampah membuktikan lemahnya pengawasan dari Pemkab Pandeglang.
Massa menganggap kondisi birokrasi pemerintahan masih mengalami penyakit Beraumania yang ditandai dengan kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan nepotisme.
Dalam aksinya massa menuntut Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna-Tanto harus fokus pada pembangunan khususnya pembangunan jalan sebagai urat nadi perekonomian, berikan sanksi pada ASN yang tidak netral, berikan solusi kepada TKS dan TKK yang mogok kerja.
“Seharusnya pemerintah daerah memberikan perlindungan dan menghargai TKS/TKK yang menyuarakan protes dengan melakukan aksi mogok kerja bukan malah memberikan sebuah ancaman. Mari kita hargai proses demokrasi,” teriak Ketua PC PMII Pandeglang, Basyir dalam orasinya.
Menurut Basyir, jika Bupati Pandeglang tidak mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat Pandeglang sebaiknya bupati mengundurkan diri dari jabatannya.
“Jika bupati tidak mampu mempertanggungjawabkan segera mundur dari jabatnya,” tandasnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
