Beranda Pemerintahan Mahasiswa Pandeglang Minta Pemkab dan DPRD Tiru Mental Pahlawan

Mahasiswa Pandeglang Minta Pemkab dan DPRD Tiru Mental Pahlawan

Mahasiswa melakukan aksi refleksi Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Pandeglang. (Foto: Memed/Bantennews)

PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang melakukan aksi refleksi Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini.

Dalam refleksi itu, mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Seorang orator aksi, Ili menilai, Pemkab Pandeglang belum maksimal dalam menjalankan roda organisasinya bahkan adanya suatu ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.





“Tatanan sosial dari berbagai leading sector jangan hanya dijadikan sebagai ajang seremoni belaka untuk pembagian tahta jabatan yang hanya menjadikan kesemrawutan dan ketimpangan sosial. Mereka harus mengutamakan kepentingan dasar masyarakat,” tegas Ili saat menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (10/11/2020).

Lebih jauh dia menilai, nama Pandeglang “BERKAH” harus benar-benar diterapkan dalam pemerintahan di Kabupaten Pandeglang untuk mampu jadi topangan bagi masyarakat luas. Selain itu, anggota DPRD yang mewakili suara rakyat juga diminta jangan diam ketika ada aspirasi dari masyarakat.

“Para wakil rakyat yang saat ini duduk di kursi empuk dalam ruangan yang nyaman jangan bungkam terhadap aspirasinya masyarakat Pandeglang. Karena kita nilai suatu bentuk pengkhianatan dari masyarakat bilamana suara dibungkam,” ujarnya.

Dalam orasi itu mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan mereka di antaranya Pemda dan DPRD Pandeglang harus menanamkan jiwa patriotisme, menjadikan pahlawan sebagai cerminan Pemda dan DPRD.

Selain itu, mahasiswa meminta ada evaluasi kinerja para OPD, DPRD sesuai bekerja sesuai amanah konstitusi negara dalam melakukan sistem kontroling, DPRD dan Pemda jangan ada main mata dalam bagi-bagi kue program, Pemda harus lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakat dan menerapkan pemerintahan secara obyektif dan professional.

“Beberapa OPD di Kabupaten Pandeglang harus dikontrol oleh legislatif sesuai bidang yang ada di Komisi DPRD. Begitu pula dengan para wakil rakyat jangan mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat tapi malah bekerja sama untuk bagi hasil,” ucapnya. (Med/Red)