PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus (GMNI, HMI, dan LMND EK-Pandeglang) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang. Unjuk rasa tersebut menyoroti besarnya anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) pada Dinkes Pandeglang.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai bahwa anggaran Perdin sebesar Rp26 miliar hanya pemborosan saja, bahkan diduga hanya menjadi ajang bancakan para oknum di Dinkes Pandeglang.
Mahasiswa juga menilai Kepala Dinkes Pandeglang, Randen Dewi Setiani tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga massa aksi menuntut Bupati Pandeglang untuk segera memecatnya dari jabatan.
Dia mengatakan, kehadiran pihaknya bersama pihak lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinkes itu untuk menantang Kepala Dinkes dan jajarannya agar dapat menjelaskan urgensinya dan transparansi atas penggunaan anggaran sebesar Rp26 miliar itu.
“Kami tantang Kepala Dinkes dan jajarannya agar berhadapan langsung dengan kami. Namun nyatanya satupun tak ada yang keluar untuk menjelaskan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp26 miliar,” tegas Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi saat menyampaikan orasinya, Rabu (7/4/2021).
Ia juga menduga anggaran perjalanan yang ada di Dinkes itu hanya akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok uang rakyat. Sebab hingga saat ini Dinkes Pandeglang tidak mampu memberikan penjelasan terkait urgensinya anggaran itu.
“Benar sangat fantastis anggaran perjalanan dinas di Dinkes, kami menduga anggaran sebesar itu sengaja dibesarkan agar dapat dikorupsi. Sebab Sekretaris Dinkes dulu berbicara anggaran sebesar itu untuk kader-kader, nyatanya anggaran untuk kader sudah didanai oleh desa,” tukasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan. Dirinya mendesak agar Perdin untuk eksekutif maupun legislatif segera dilakukan refocusing anggaran dan digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
“Kami meminta agar Pemda Pandeglang segera merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp88 miliar, dan segera alokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan,” ucapnya.
Usai menyampaikan orasinya di Kantor Dinkes massa aksi langsung bergeser ke Gedung DPRD Pandeglang untuk kembali melakukan unjuk rasa. Namun pada saat itu tidak ada satupun anggota dewan berada di kantornya.
Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi kepada Kepala dan Sekretaris Dinkes Kabupaten Pandeglang, keduanya sedang tak ada di kantornya, karena sedang melaksanakan kegiatan di luar kantor.
Menurut informasi yang dihimpun, keduanya sedang mempersiapkan lokasi vaksinasi di PLTU 2 Labuan.
(Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
