LEBAK – Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) PW Rangkasbitung menilai bobroknya kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak terkait adanya sampah yang dibuang dari Kabupaten Serang ke Kabupaten Lebak.

Ketua KUMALA PW Rangkasbitung, Idham Mufarrij Haqim, mengatakan minimnya koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dan pengaruh politik dari mantan Bupati Lebak dua periode, Jayabaya, disebut sebagai salah satu akar persoalan masuknya sampah dari Serang ke Lebak.

“Terkait izin buang sampah dari Kabupaten Serang ke Kabupaten Lebak yang bertempat di lahan milik mantan Bupati Lebak Jayabaya ini, akibat kurangnya sinkronisasi izin lingkungan dan izin usaha. Bahkan menimbulkan keresahan masyarakat setempat karena berdampak pada pencemaran dan ketidaktertiban administratif,” kata Idham saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).

Ia mengungkapkan, sumber internal di lingkungan Pemkab Lebak menyebutkan arah kebijakan dan komunikasi antar dinas berjalan tidak sinkron karena adanya tarik menarik kepentingan, serta memperlihatkan bahwa kepemimpinan Hasbi Jayabaya dianggap bercanda dalam memimpin Kabupaten Lebak.

“DLH dan DPMPTSP seolah bekerja sendiri-sendiri. Banyak keputusan yang tumpang tindih, terutama soal perizinan usaha yang berdampak lingkungan. Padahal, seharusnya dua instansi ini saling berkoordinasi agar tidak terjadi pelanggaran lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dirinya menduga masih adanya warisan politik era kepemimpinan Jayabaya yang masih terasa kuat di birokrasi Kabupaten Lebak saat ini. Selama pengaruh tersebut belum tuntas, kebijakan strategis daerah akan terus diwarnai kepentingan personal dan kelompok.

“Ini bukan soal individu semata, tapi soal keberlanjutan sistem pemerintahan. Bupati saat ini perlu menegaskan arah baru yang tegas dan profesional, bukan sekadar melanjutkan pola lama yang tidak efisien,” imbuhnya.

Idham berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk membuka audit publik terhadap proses perizinan dan pengawasan lingkungan.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan pembangunan di Lebak berjalan berkelanjutan dan bersih dari kepentingan politik sempit,” ucapnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari pemerintah setempat. Wartawan masih mencoba mengkonfirmasi.

Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo