PANDEGLANG – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang mengkritisi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibuka oleh KPU Pandeglang.
Ketua PC PMII Pandeglang, Yandi Isnendi mengatakan, ASN yang mengikuti seleksi PPK dianggap sudah mencederai aturan ASN. Pasalnya, ASN yang lolos seleksi administrasi dan tes tulis seharusnya menunjukkan surat rekomendasi dari dinas terkait beserta Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang.
“ASN dituntut untuk profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun. Dalam masuk sepuluh besar dari hasil tes tulis calon PPK dinyatakan telah mencederai bentuk aturan ASN,” Kata Yandi, Selasa (4/2/2020).
Untuk menghindari adanya peserta atau ASN titipan, Yandi mengaku akan terus memantau terus tahapan seleksi PPK sampai selesai. Hal ini demi keberlangsungan pesta demokrasi yang berintegritas.
“Ini menyangkut hajat orang banyak dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai agent of change dan control sosial,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pandeglang, Sutoto mengaku jika sampai saat ini pihaknya belum menerima ASN dari tenaga pengajar yang meminta surat rekomendasi untuk pencalonan PPK.
“Saya engga pernah terima terkait ASN yang meminta surat rekomendasi, seharusnya yang daftar itu meminta rekomendasi terlebih dahulu ke sini,” kata Sutoto.
Menurut Sutoto, surat rekomendasi tersebut sangat penting agar Dindikbud dapat mengetahui jumlah pendaftar PPK dari ASN, sehingga pihaknya dapat memberitahukan kepada BKD.
“Surat rekomendasi itu akan ditembus ke BKD. Kalau ada ASN dari guru yang minta itu nanti kami tau tuh kalau ada guru yang daftar PPK. Kepala sekolah itu hanya memberikan ijin saja tapi tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
