KOTA TANGERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung pada Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang menggelar unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang, Kamis (30/1/2020).
Dalam aksinya mahasiswa memberikan beberapa tuntutan yakni di antaranya menolak komersialisasi kesehatan berdasarkan Perpres 75 tahun 2019, klasifikasi kesehatan dan realisasikan kesehatan gratis tanpa syarat serta bentuk dewan kesehatan rakyat.
Sekjen FAM Tangerang, Rosyid Warisman mengatakan Pemkot Tangerang seharusnya bisa mewujudkan kelima tuntutan para mahasiswa.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang mencapai Rp5,162 triliun, menurut Rosyid sangat kongkret anggaran untuk menjalankan program di sektor kesehatan.
“Jadi sudah tidak ada alasan lagi Pemkot Tangerang tidak memberikan fasilitas kesehatan gratis tanpa syarat untuk masyarakatnya,” tegas Rosyid.
Rosyid menyatakan bahwa Walikota maupun DPRD Kota Tjuga belum secara komprehensif melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang berkelanjutan baik itu yang bersifat fisik maupun jasa seperti halnya pelayanan kesehatan paripurna bagi rakyat.
“Terbukti di tahun 2019 kemarin Silpa Kota Tangerang mencapai Rp581 miliar,” ujarnya.
Disisi lain, aktivis Mahasiswa STISIP Yuppentek ini mengungkapkan jika kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945.
Jika mengacu Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara tidak langsung menjadi kontradiktif.
“Timbul keresahan dan merasa terbebani bagi masyarakat khususnya untuk peserta Mandiri dan dampak daripada itu tak sedikit Masyarakat harus terpaksa turun kelas,” tandasnya.
(Tra/Ren/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
