Beranda Pemerintahan Lelang Jabatan Molor, Kinerja Pemkot Disorot DPRD Cilegon

Lelang Jabatan Molor, Kinerja Pemkot Disorot DPRD Cilegon

Gedung DPRD Cilegon. (Foto : Gilang)

CILEGON – Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mempertanyakan lambannya kinerja Pemkot Cilegon melalui Tim Panitia Seleksi (Pansel) terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang sejak awal Desember tahun 2021 lalu hingga hari ini tak kunjung mengumumkan nama tiga besar yang lolos dalam seleksi jabatan di enam dari total tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang semula dilelangkan.

“Kenapa lama sekali, ada apa? bagaimana pemerintah daerah mau memaksimalkan kinerjanya ke depan kalau enam jabatan yang sudah dilelangkan ini belum terisi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di DPRD Cilegon, Senin (24/1/2022).

Di sisi lain, kinerja Tim Pansel juga disoal oleh Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Deri Muhlisin lantaran tidak adanya koordinasi dan pemberitahuan kepada peserta lelang yang ia peroleh.

“Saya dapat info, kalau peserta open bidding JPT ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sama sekali soal progres lelang jabatan. Baik itu pemberitahuan lisan atau tertulis. Lalu, ngapain saja ya kerja Tim Pansel selama ini ?,” tanya Politisi PPP ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pansel Terbuka JPT Pratama, Maman Mauludin tidak menampik adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan lelang yang tidak sesuai dengan rencana awal yang dituangkan dalam surat Pengumuman nomor : 800/3/PANSEL/XI/2021 tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon.

“Memang itu belum selesai, insha Allah kami akan ketemu anggota pansel lainnya dalam waktu dekat untuk pleno penetapan tiga besar, lagian pula nilai-nilainya itu juga sudah ada. Prinsipnya kami juga ingin semuanya di Januari ini selesai, karena perlu ada segera pengisian kekosongan organisasi,” katanya.

“Harapan kami juga, kalau sudah ada nama tiga besar yang diumumkan, Walikota tidak perlu menunda-nundanya lagi (untuk pengambilan prerogatif menentukan peserta terpilih-red), karena OPD itu harus segera berjalan normal dan tidak ada lagi Plt (Pelaksana Tugas),” tambah Hasbudin menimpali.

(dev/red)