PANDEGLANG – Ketua Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Pandeglang, Zaenal Abidin menilai minimnya serapan anggaran Kabupaten Pandeglang yang baru mencapai 50 persen disebabkan karena minimnya kerja Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurutnya, serapan anggaran Kabupaten Pandeglang rendah itu menunjukan bahwa ketertinggalan Pandeglang itu bukan karena potensi daerahnya yang minim tapi pemerintah daerahnya yang minim bekerja, dengan kata lain pemerintah daerah buruk dalam kinerjanya.
“Artinya begini, bagaimana daerah kita mau menggali potensi yang ada untuk ditingkatkan jadi sumber pendapatan baru untuk pembangunan Pandeglang, yang sudah teranggarkan saja itu tidak terrealisasi dengan baik. Ini menunjukan sebetulnya bahwa Pandeglang bukan daerah tertinggal tapi daerah yang ditinggalkan pemerintahnya,” tegasnya, Selasa (27/11/2018).
Kata Zaenal, apa yang disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita seperti ketertinggalan daerah, minimnya anggaran sebetulnya bukan alasan justru itu mempermalukan Pandeglang
“Artinya sudah tau permasalahan kita buruknya infrastruktur soal minimnya anggaran tapi pada tahan realisasi justru kita jeblog, sebetulnya pemerintah yang dimotori Irna ini gagal dalam mengelola keuangan Pandeglang untuk mensejahterakan masyarakat Pandeglang,” tandasnya.
Ia melanjutkan, posisi Sekda juga harus dievaluasi oleh bupati sebagai kuasa pengelola anggaran, karena fungsi Sekda sebagai ketua TAPD itu juga penting dalam mengelola keuangan daerah, bisa jadi minimnya serapan anggaran itu akibat dari lemahnya fungsi Sekda dalam mengelola keuangan daerah.
“Jadi udah pecat aja itu Sekda,” pungkasnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
