CILEGON – Pelaksanaan pemanfataan anggaran untuk belanja program berupa paket pekerjaan dan pengadaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cilegon pada tahun 2018 ini menemukan banyak kendala.
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon, Syafrudin mengungkapkan selain lantaran kendala teknis dalam proses jalannya pelelangan hingga berujung gagal lelang, persoalan lainnya juga terjadi karena ketidakcermatan pelaksana teknis OPD pada kode dalam pemaketan.
“Seperti paket namanya Sekolah Lapang/SL Jagung Bagi Kelompok 8 Kecamatan 50 hektare, padahal dia sebenarnya pengadaan pupuk. Ya ngga bisa begitu, karena kan ngga nyambung. Termasuk juga karena petugas pokja pemilihan kita selama ini tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengadaan di OPD-OPD. Akibatnya pelelangan terkendala. Makanya, sesuai dengan arahan dari KPK (Komisi Pemberantaran Korupsi) agar kita juga memastikan bahwa seluruh OPD itu nantinya akan mengikuti asistensi pengadaan,” ujarnya, Kamis (6/12/2018).
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), pihaknya mencatat bahwa terdapat sekira 2.761 paket pengadaan dari seluruh OPD di Pemkot Cilegon. Namun dari jumlah keseluruhan itu 35 persen di antaranya, proses paket pengadaan melibatkan pihaknya untuk pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE).
“Tapi dari jumlah itu yang melalui kita (LPSE) sebanyak 866 paket pengadaan dengan total anggaran Rp362,2 miliar. Terdiri dari paket non tender itu jumlahnya 647 paket pengadaan senilai Rp102,6 miliar, sedangkan yang tender sebanyak 219 paket senilai Rp259,6 miliar. Sisanya itu paket dengan nilai-nilai kecil yang langsung dikelola masing-masing OPD,” terangnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
