LEBAK – Kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Lebak ke Bali kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kalangan mahasiswa mempertanyakan urgensi perjalanan dinas tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Informasi yang dihimpun menyebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp3,2 juta untuk biaya transportasi pulang-pergi per legislator selama tiga hari dua malam. Selain itu, tersedia anggaran hotel sebesar Rp1,9 juta per malam serta uang harian Rp480 ribu.

Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, membenarkan adanya agenda kunjungan kerja ke Bali. Namun, ia mengaku belum menerima laporan lengkap dari anggota yang berangkat.

“Benar, tapi saya belum mendapatkan laporan dari anggota yang berangkat,” kata Juwita, Kamis (25/6/2026).

Sorotan tajam datang dari Ketua Umum PP IMALA, Ridwanul Maknunah. Ia menilai perjalanan dinas tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Ridwanul menegaskan, tingginya angka pengangguran, keterbatasan layanan dasar, dan persoalan kesejahteraan di Lebak seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran besar harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat wajib menghasilkan manfaat nyata. Menurutnya, kunjungan kerja jangan hanya menjadi agenda seremonial atau formalitas administrasi.

Ridwanul juga menyoroti kondisi masyarakat Lebak yang masih memprihatinkan. Ia menyebut masih banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni, bahkan ada yang masih tidur di atas lantai tanah.

“Publik berhak mempertanyakan urgensi dan manfaat perjalanan dinas yang menelan anggaran besar tersebut,” tegasnya.

Menurut Ridwanul, masyarakat berhak mengetahui secara rinci tujuan keberangkatan, total anggaran yang digunakan, hasil kajian yang diperoleh, hingga rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan untuk pembangunan Kabupaten Lebak.

“Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan politik bagi setiap anggota DPRD sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.

Ia memastikan IMALA akan terus mengawal penggunaan anggaran publik agar seluruh kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Jangan sampai rakyat hidup dalam keterbatasan, sementara pejabat menikmati fasilitas atas nama kunjungan kerja,” pungkasnya.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd