LEBAK — Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak, Selasa (5/5/2026).

Mereka mendesak pemerintah daerah segera membenahi persoalan pendidikan yang dinilai kian memprihatinkan. Massa aksi menyoroti tingginya angka putus sekolah di berbagai jenjang.

Mereka menilai faktor ekonomi, sulitnya akses pendidikan, serta lemahnya dukungan sistem menjadi penyebab utama. Mereka juga mengangkat persoalan kesejahteraan guru honorer yang masih rendah.

Koordinator aksi, M Irwandi menegaskan, rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah pedesaan dan terpencil mencerminkan ketimpangan layanan pendidikan.

“Banyak sekolah mengalami kerusakan bangunan, kekurangan fasilitas belajar, dan minim akses teknologi pendidikan,” tegas Irwandi dalam orasinya.

Ia juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang belum memadai. Menurutnya, upah rendah, status tidak jelas, dan minim perlindungan membuat kondisi tenaga pendidik semakin rentan.

Kumala turut mengangkat dugaan kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka mendesak pemerintah membuka penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

“Kami mendesak pemerintah segera menekan angka putus sekolah lewat program bantuan pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Irwandi.

Massa juga menuntut peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil serta perbaikan infrastruktur sekolah yang tidak layak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dindik Kabupaten Lebak, Dodi Irawan menyatakan, pihaknya terus memantau angka putus sekolah sebagai indikator penting pendidikan daerah.

“Rata-rata lama sekolah di Lebak mencapai 6,8 tahun berdasarkan data BPS dan menunjukkan tren meningkat,” kata Dodi di hadapan massa aksi.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Lebak turut memengaruhi data pendidikan, termasuk keberadaan masyarakat adat Baduy, kasepuhan, dan pesantren salafi yang tidak seluruhnya masuk dalam sistem pendidikan formal.

“Mereka tetap belajar, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam sistem nasional. Kami terus berkoordinasi dengan BPS dan kementerian agar data mereka bisa terakomodasi,” jelasnya.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd