SERANG – Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang Rusmani meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan
audit investigasi terhadap Laporan Hasil Hemeriksaan (LHP) perjalanan dinas anggota DPRD Banten.
“BPK harus mampu melaksanakan audit investigasi soal perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten,” katanya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (22/8/2019).
BACA : Dinilai Tidak Patut, Uang Perjalanan Dinas DPRD Banten 14 Kali Lipat DPR RI
Selain itu, dalam aksinya Kumala memberikan catatan buruk terhadap kinerja anggota DPRD Banten dimasa periode 2014-2019.
“Kemarin pada saat paripurna hanya ada 28 orang dari 85 orang, ini menjadi catatan buruk, bukan hanya itu dalam temuan kami hampir setiap jadwal paripurna anggota dewan selalu lambat dan tidak semua kursi terpenuhi,” kata Misbah dalam orasinya.
Selain itu, Misbah juga mengatakan catatan itu harus menjadi evaluasi anggota DPRD periode selanjutnya.
“Permasalahan yang dahulu agar tidak diulang kembali oleh anggota DPRD baru yang akan dilantik 2 September 2019 nanti,” ujarnya. (You/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
