KAB. SERANG — Krisis listrik melanda Pulau Tunda, Kabupaten Serang. Warga kini hanya menikmati aliran listrik selama enam jam per hari akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi mesin pembangkit yang menurun.
Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Tunda, Rais mengungkapkan, listrik bahkan sempat padam selama sepekan sebelum akhirnya kembali menyala dengan durasi terbatas.
“Biasanya nyala 12 jam, sekarang cuma 6 jam. Dari sore sekitar jam 17.50 sampai lewat tengah malam, setelah itu mati sampai sore lagi,” ujar Rais saat dihubungi, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, krisis terjadi karena pasokan solar sulit diperoleh. Selain itu, wilayah Pulau Tunda tidak masuk dalam zona distribusi BBM tertentu, sehingga pembelian kerap dipersulit.
“Kita ini masuk Kabupaten Serang, tapi beli solar di Karangantu, Kota Serang, katanya bukan zona kita. Harusnya ada solusi, minimal dipermudah pembelian untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rais menekankan, kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama sektor pendidikan. Ia menyebut, siswa sempat gagal mengikuti ujian akibat gangguan listrik dan sinyal.
“Anak SMP kemarin gagal ujian karena sinyal. Kalau SD masih bisa kita bantu dua hari dengan menghidupkan listrik untuk tower. Tapi tetap saja terbatas,” katanya.
Saat ini, operasional PLTD sepenuhnya bergantung pada iuran warga dari sekitar 300 pelanggan. Besaran iuran bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000, yang kemudian digunakan untuk membeli BBM.
Rais mengungkapkan, untuk kebutuhan normal 12 jam operasi, PLTD membutuhkan hingga 300 liter solar per hari, tergantung jenis mesin yang digunakan. Dengan harga solar di pulau mencapai Rp9.000 per liter, beban operasional menjadi sangat berat.
“Sebagai pengelola saya dilema. Tidak dinyalakan, masyarakat butuh. Dinyalakan, BBM susah dan mahal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sebelumnya sempat dibahas bersama investor. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait proyek tersebut.
Menurut Rais, pemerintah desa bersama warga telah beberapa kali mengajukan audiensi, namun belum menghasilkan solusi konkret.
“Jangan sampai seolah-olah Pulau Tunda baik-baik saja. Anak-anak belajar terbatas, akses sinyal sulit. Kami butuh perhatian serius,” katanya.
Rais mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera mengambil langkah nyata, setidaknya dengan mempermudah distribusi BBM agar listrik di Pulau Tunda bisa kembali normal.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah