PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Pandeglang menganggarkan sekitar Rp14 Miliar untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas penyelenggara. Hal itu menyusul dilanjutkannya kembali Pilkada pada saat pandemi Corona.
Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, terkait pengadaan APD untuk penyelenggara ini akan dilakukan pembahasan secara daring dengan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Kata dia, terkait masalah penyediaan APD sampai saat ini sedang dilakukan proses penghitungan rincian seperti untuk petugas yang melakukan verifikasi faktual (Verfak) dan petugas yang melaksanakan di hari pemungutan suara.
“Saat ini KPU Pandeglang masih melakukan konsultasi terkait mekanisme pengadaannya, apakah ini ada pengecualian atau harus lelang yang terpenting sesuai dengan Perpres terkait pengadaan barang dan jasa serta tentunya merujuk pada aturan LKPP,” jelas Suja’i, Rabu (17/6/2020).
Ia menyampaikan, rencananya APD yang akan disediakan untuk penyelenggara meliputi masker, penutup wajah, hand sanitizer, hazzmat, dan alat rapid test.
“Itu informasinya harus dirapid test, yang paling besar itu biaya rapid test, untuk sementara (anggaran yang diajukan) di angka Rp14 Miliar yang sudah kami sampaikan ke KPU RI. Karena Pemkab Pandeglang sudah tidak sanggup memberikan tambahan anggaran ya kami ikuti saja sesuai arahan KPU RI,” katanya.
K Suja’i belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan diterima oleh KPU Pandeglang untuk pengadaan APD. Sedangkan untuk mekanisme pengadaan APD, KPU juga masih menunggu arahan apakah harus dilelang atau ada pengecualian.
“Nanti nilai secara pastinya berapa kami juga belum ada kepastian, persoalan kurang atau lebih dari Rp14 miliar itu tidak tahu, yang jelas protokol kesehatannya seperti apa, apakah petugas cukup pakai masker atau harus pakai pelindung wajah itu masih menunggu arahan,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
