SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD di sejumlah daerah. KPK mengingatkan agar setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah memiliki keluaran atau output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang Budi Rustandi usai mengikuti koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Kamis (3/9/2026).
Budi mengatakan, Pemkot Serang menyambut baik kegiatan koordinasi dan supervisi KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang untuk memahami serta menindaklanjuti setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan KPK.
“Kami dalam rangka untuk minta pengawasan karena kita kan hasilnya bagus. KPK juga mengapresiasi tadi bahwa dia menyorotinya DPRD,” kata Budi.
Menurut Budi, salah satu hal yang menjadi perhatian KPK adalah penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD di sejumlah daerah yang dinilai cukup besar.
KPK, kata dia, mengingatkan agar belanja perjalanan dinas tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Beliau menyoroti DPRD di tempat-tempat lain bahwa anggarannya terbanyak itu adalah perjalanan dinas yang signifikan besar. Kata beliau itu tidak bagus karena tidak ada output jelasnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Budi menegaskan, Pemkot Serang terbuka untuk berdiskusi bersama DPRD guna memastikan setiap kebijakan penganggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menyebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang juga menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya sampaikan bahwa kita ini justru pahit dalam hal beranggaran. Saya jelaskan tidak ada setengah kamar dan lain. Kita full terbuka demi kepentingan masyarakat Kota Serang,” katanya.
Budi menambahkan, Pemkot Serang bersama Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menekankan, setiap program yang dijalankan pemerintah harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam dokumen anggaran.
“Harapan saya dan Pak Agis tentunya ingin pemerintahan kita yang bersih, good government, tentunya menjalankan suatu program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Penulis : Ade Faturrohman
Editor : Usman