KAB. TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengikuti rapat koordinasi 2021 melalui virtual zoom dalam rangka launching program identitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention (MCP), ketua KPK, kepala BPKP, serta Pemda seluruh Indonesia.
Rapat tersebut digelar secara virtual,l di Ruang Rapat Cituis Kantor Bupati Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Tangerang diwakili oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid dan perwakilan OPD terkait, Selasa (31/8/2021).
Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan KPK dalam tugasnya diberikan mandat untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan pemberantasan korupsi serta penindakan yang berupa penyelidikan, tuntutan dan pelaksanaan keputusan hakim sampai dengan pengadilan memberi keputusan tetap.
KPK juga mengingatkan agar Pemkab Tangerang agar melakukan pencegahan segala bentuk tindakan korupsi.
“KPK dalam melakukan tugasnya melakukan monitoring center for prevention dalam aspek pemberantasan korupsi dan pencegahan,” kata Firli melalui keterangan tertulis.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintahan daerah harus mengelola secara baik untuk menjaga stabilitas manajemen APBD daerah.
Tito menambahkan Kementrian Dalam Negeri sudah melaksanakan perbaikan sistem, dimulai dari jajaran di inspektorat tingkat II dan I untuk melakukan pengawasan tingkat atas, kemudian SP4N Lapor MCP yang diaviliasi langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan kepala BPKP.
Pemkab Tangerang sepenuhnya mendukung setiap kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan korupsi secara menyeluruh.
“Kami senantiasa dukung penuh upaya-upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Hal ini perlu dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang,” tutur Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.
(Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
