PANDEGLANG – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten mulai menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2026 dengan melibatkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Administrasi Negara (LAN), hingga Kementerian PPN/Bappenas.
Program yang berlangsung selama empat bulan tersebut diikuti 55 pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II dari berbagai pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara.
Pelatihan yang dimulai pada 9 Juni hingga 9 Oktober 2026 itu menjadi salah satu forum pengembangan kepemimpinan birokrasi terbesar yang digelar di Banten tahun ini. Para peserta tidak hanya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tetapi juga dari sejumlah kabupaten dan kota di Banten serta daerah lain di Indonesia.
Kepala BPSDMD Provinsi Banten, E.A. Deni Hermawan, mengatakan tantangan birokrasi saat ini menuntut pejabat pemerintah memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih adaptif dan mampu merespons perubahan secara cepat.
Menurutnya, keterlibatan KPK, Bappenas, dan LAN dalam pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta, mulai dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, perencanaan pembangunan, hingga penguatan integritas dalam birokrasi.
“PKN Tingkat II bertujuan mengembangkan kompetensi peserta sesuai standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang profesional dan akuntabel,” kata Deni saat membuka kegiatan di Kampus BPSDMD Banten, Kabupaten Pandeglang, Selasa (9/6/2026).
Selama 107 hari atau setara 923 jam pelajaran, peserta akan menjalani pembelajaran dengan metode blended learning, yakni kombinasi pembelajaran tatap muka dan nonklasikal. Model tersebut memungkinkan peserta tetap menjalankan tugas kedinasan sambil mengikuti rangkaian pelatihan.
Selain mendapatkan materi dari lembaga pemerintah pusat, peserta juga akan menerima pembelajaran dari kalangan profesional dan dunia usaha. Pendekatan ini dirancang untuk mempertemukan perspektif birokrasi dengan praktik manajemen modern yang berkembang di sektor nonpemerintah.
Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang, Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sejumlah kementerian dan lembaga juga mengirimkan perwakilan, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta BMKG.
Di luar Banten, peserta juga datang dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Tanah Datar.
Melalui pelatihan ini, BPSDMD menargetkan lahirnya pejabat yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong perubahan organisasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Penulis: Audindra
Editor: Usman Temposo