CILEGON – Penilaian upaya Pemkot Cilegon untuk capaian pencegahan korupsi masih di bawah nilai rata-rata tingkat Provinsi Banten. Demikian dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul masih rendahnya penilaian tersebut berdasarkan skor Monitoring Control Prevention (MCP).
“Skor Monitoring Control Prevention-nya Cilegon itu ada di angka 55 persen. Memang di atas rata-rata nasional, 40 persen. Tetapi masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten yang ada di kisaran angka 60 persen. Dan di Banten, Cilegon berada di peringkat 5,” ungkap Koordinator Korsupgah KPK Wilayah II, Asep Rahmat Suwandha, Jumat (23/10/2020) lalu.
Untuk itu pihaknya meminta Walikota dan jajarannya bekerja keras untuk mendongkrak prosentase ketertinggalan tersebut. “Karena target minimal pencapaian (MCP) itu 80 persen. Jadi masih banyak tugasnya,” imbuhnya.
Masih menurut KPK, minimnya skor posentase MCP tersebut dibarengi dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan pejabat daerah dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Pelaporan LHKPN, kita minta yang belum melapor itu untuk segera melaporkan dalam waktu satu minggu,” tandasnya.
Sementara Walikota Cilegon, Edi Ariadi memaparkan bahwa dalam penilaiannya capaian tersebut mengacu pada sejumlah indikator yang selama ini menurutnya turut menjadi renaksi pemerintah daerah dengan pendampingan dari Tim Koruspgah KPK.
“Ada delapan indikator yang dijadikan target (ke arah skor MCP). Beberapa di antaranya seperti penganggaran, barang jasa, manajemen pendapatan, aset, nah capaian itu menjadi penilaian KPK,” katanya.
Disinggung soal masih rendahnya tingkat kepatuhan pejabat pemerintahan dalam pelaporan kekayaan, Edi pun tak menampiknya. “LHKPN kita itu baru 50 sekian persen. Tapi kebanyakan bukan di eselon II, Dewan juga selesai, tapi di eselon III dan IV. Jadi di situ nanti akan saya geber,” tandasnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
