Oleh : Fauzi Sanusi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Selintas angka-angka statistik dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 itu begitu menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon naik menjadi 5,78 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melonjak hampir 30 persen, kemiskinan turun menjadi 4,4 persen, gini ratio yang mengukur lebar jurang ketimpangan semakin sempit. Di atas kertas, ini adalah cerita sukses sebuah kota industri. Tapi satu angka lain diam-diam merusak narasi itu: pengangguran justru naik, dari 6,08 persen menjadi 7,41 persen.

Di sinilah kita harus berhenti percaya pada statistik yang terlalu rapi.

Apa arti pertumbuhan ekonomi jika warga tetap menganggur? Apa arti PAD yang meningkat jika tidak menciptakan pekerjaan? Cilegon hari ini sedang menghadapi paradoks klasik pembangunan: ekonomi tumbuh, tapi manusianya tertinggal.

Masalahnya bukan pada angka. Masalahnya ada pada struktur.

Sebagai kota industri berat—baja, petrokimia, dan manufaktur skala besar—Cilegon tumbuh dari sektor yang padat modal, bukan padat karya. Yang bekerja lebih banyak mesin daripada manusia. Investasi masuk, produksi naik, tetapi kebutuhan tenaga kerja tidak ikut melonjak. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai jobless growth: pertumbuhan tanpa lapangan pekerjaan.

Namun persoalan Cilegon tidak berhenti di situ. Bahkan ketika peluang kerja tersedia, tenaga kerja lokal sering kali terpinggirkan. Bukan karena malas, tetapi, katanya, karena keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Mereka membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik, sementara sistem pelatihan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan itu. Balai Latihan Kerja (BLK) masih berjalan, anggaran terserap hamper 100 persen, tapi lebih sebagai formalitas program daripada mesin penyedia tenaga siap pakai.

Lebih ironis lagi, manfaat ekonomi industri tidak sepenuhnya tinggal di Cilegon. Banyak tenaga kerja berasal dari luar daerah. Demikian juga dengan Rantai pasok, putarannya tidak berbasis lokal. Nilai tambah ekonomi bocor ke luar. Kota ini menghasilkan kekayaan, tetapi tidak sepenuhnya ikut menikmati.

Di tengah situasi seperti ini, pemerintah daerah terlihat sibuk—tetapi belum tentu tepat sasaran. Program ketenagakerjaan dijalankan, indikator tercapai, laporan disusun rapi. Namun, realitas di lapangan tidak berubah. Pengangguran tetap naik. Ini bukan kegagalan pelaksanaan, melainkan kegagalan desain kebijakan.

Cilegon tidak kekurangan industri. Cilegon kekurangan kebijakan yang berani mengikat industri dengan kepentingan daerah.

Seharusnya, setiap investasi besar membawa konsekuensi: kewajiban menyerap tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, dan kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah. Tanpa itu, industri hanya menjadi “pulau-pulau ekonomi” yang terpisah dari masyarakat sekitarnya.

Jika kondisi ini dibiarkan, Cilegon akan terus menjadi kota dengan pertumbuhan tinggi tetapi timpang dalam sektor ketenagakerjaan. Kota yang kaya secara statistik, tetapi miskin dalam distribusi manfaat.

Pertanyaan akhirnya sederhana: untuk siapa sebenarnya industri di Cilegon bekerja?

Jika jawabannya bukan untuk warga Cilegon sendiri, maka kita sedang menyaksikan sebuah pembangunan yang kehilangan arah dan egois. Mereka hanya membangun di Cilegon bukan membangun Cilegon.