LEBAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak menetapkan dua tersangka kasus pengadaan bibit Kakao atau Coklat pada tahun 2016. Dua tersangka berinisial K sebagai mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan IEK sebagai Bendahara pada Dishutbun yang kini menjadi Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).
Kasi Pidana Khusus Kejari Lebak, Dodi Wiratmaja membenarkan bahwa pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka atas penyalahgunaan bantuan bibit Kakao pada tahun 2016 dengan anggaran Rp1 miliar lebih dan bantuan bibit Kakao dari APBD sebesar Rp400 juta Lebih.
“Ada dua anggaran pengadaan bibit Kakao pada tahun yang sama yakni APBN sebesar Rp1 miliar lebih dan dari APBD sekitar Rp400 juta lebih,” ujar Dodi, kepada Awak media, usai pemeriksaan yang berlangsung hampir enam jam di Kejari Lebak, Kamis (18/10/2018).
Dia mengungkapkan, modus yang dipakai tersangka yakni membuat perusahaan sendiri guna pengadaan bibit tanpa melalui prosedur yang benar.
“Jadi perusahaan yang dipakai bisa dibilang perusahaan bodong. Seharusnya, perusahaan yang mengelola program bibit Kakao tersebut harus yang telah mengikuti lelang,” terangnya.
Dikatakan Dodi, dalam kasus ini tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Walaupun K dan IEK sudah ditetapkan menjadi tersangka, kata Dodi, pihaknya belum bisa menahannya dengan alasan masih mempertimbangkan kondisi kesehatan keduanya yang menurun.
“Kita belum menahannya, kemungkinan dalam pemeriksaan selanjutnya yang jadwalnya belum kita tetapkan,” ucapnya.
Sementara itu tersangka K yang juga mantan Kepala Ketapang Lebak menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum dan akan kooperatif.
“Saya akan ikuti prosesnya dan akan kooperatif,” pungkasnya singkat. (Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
