Beranda Bisnis Korban Tsunami Selat Sunda di Banten Dapat Keringanan Pajak

Korban Tsunami Selat Sunda di Banten Dapat Keringanan Pajak

686
0
Kepala DJP Banten Jatnik. (Ade/bantennews)

SERANG – Untuk membantu meringankan beban sosial ekonomi terkait kejadian bencana alam tsunami Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan, Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah terdampak sebagaimana tersebut di atas.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-370/PJ/2018 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2018.

“Kepada wajib pajak yang berada atau memiliki usaha di wilayah terdampak diberikan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan, dan pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo pada 22 Desember 2018 sampai dengan 28 Februari 2019. Pelaporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 April 2019,” kata Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten, Jatnika melalui siaran pers yang diterima BantenNews.co.id, Selasa (8/1/2019).

Di samping itu, lanjut Jatnika, pengajuan permohonan upaya hukum termasuk keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada 22 Desember 2018 hingga 28 Februari 2019 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2019.

“Kami pimpinan dan karyawan Direktorat Jenderal Pajak turut berduka dan menyampaikan simpati kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana tsunami ini, dan mendoakan agar kondisi segera stabil dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.(Dhe/Red)