CILEGON – Di tengah seruan efisiensi anggaran dan tuntutan transparansi penggunaan dana publik, alokasi Belanja Dana Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Kota Cilegon dalam APBD 2026 kembali menjadi sorotan.
Dokumen APBD 2026 mencatat dana operasional untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota mencapai Rp1.350.000.000,00. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk pos pengeluaran rutin pejabat daerah, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan.
Anggaran itu tercantum dalam pos Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, yang diperuntukkan bagi kebutuhan kedinasan seperti transportasi, konsumsi, pertemuan resmi, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Meski begitu, hingga kini Pemkot Cilegon belum memberikan penjelasan rinci terkait peruntukan dana operasional tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan arah kebijakan pembangunan kota empat tahun ke depan akan dipusatkan pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menolak pola belanja boros untuk kegiatan seremonial dan lebih memilih mengarahkan anggaran pada infrastruktur, pendidikan, serta fasilitas publik.
Robinsar mengatakan terdapat sekitar 2.100 rumah warga yang ditargetkan penyelesaiannya sejak 2024. Namun karena sebagian telah terealisasi, jumlah itu diperkirakan menjadi sekitar 2.000 unit. Program tersebut akan digarap melalui kombinasi APBD dan dukungan CSR dari sektor swasta.
Selain itu, perbaikan jalan kota juga menjadi prioritas. Jalan yang masih berlapis aspal dan berlubang akan dibeton secara bertahap dalam empat tahun mendatang.
Pada 2024, Pemkot Cilegon telah memangkas anggaran sebesar Rp124 miliar sebagai langkah menghindari defisit pada 2025.
“Kalau tidak kita lakukan efisiensi, potensi defisit akan berulang. Kami pastikan tahun depan tidak ada lagi defisit, tidak ada utang pihak ketiga,” tegas Robinsar.
Ia menjelaskan bahwa pola realisasi anggaran 2024 mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hingga Agustus–September rata-rata pendapatan dan belanja baru mencapai 50–55 persen. Tanpa upaya koreksi, risiko defisit cukup besar.
“Kami rasionalkan belanja agar keuangan daerah kembali normal,” tandasnya.
Pemkot Cilegon telah menyiapkan skenario APBD 2026 yang lebih realistis. Dari proyeksi awal Rp2,2 triliun, anggaran disesuaikan menjadi Rp2,18 triliun atau terkoreksi sekitar Rp78 miliar.
“Kami koreksi target PAD yang selama ini terlalu tinggi. Pajak BPHTB, contohnya, sering over estimate. Kami turunkan agar lebih rasional. Sebaliknya, potensi yang bisa digenjot kami naikkan,” ujar Robinsar.
Ia menegaskan kegiatan seremonial tidak lagi menjadi prioritas. Fokus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat.
“Tahun 2025 kita kencangkan ikat pinggang, supaya tahun 2026 lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran,” katanya.
Robinsar juga menyoroti sejumlah fasilitas pendidikan yang dinilai belum layak. Banyak sekolah masih kekurangan kursi, meja, hingga toilet yang memadai.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan bidang pendidikan dasar, ia menemukan anggaran sekitar Rp75 miliar, di mana Rp50 miliar digunakan untuk gaji guru dan pegawai. Dari sisa Rp20,5 miliar, hanya sekitar Rp6–7 miliar yang dialokasikan untuk mebeler dan revitalisasi sekolah.
“Saya ubah. Saya arahkan Rp18 miliar dari sisa anggaran itu untuk kebutuhan pokok sekolah, mulai dari kursi, meja, toilet, hingga gedung baru. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas,” tegasnya.
Robinsar juga mengkritisi pola belanja OPD yang selama ini terlalu banyak untuk sosialisasi dan agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan sosialisasi yang biasanya mencapai 6–10 kali setahun perlu dipangkas menjadi hanya 2–3 kali.
Bahkan, anggaran makan minum rapat dipastikan dihapus.
“Rapat cukup dengan snack sederhana. Nilainya memang kecil, tetapi totalnya bisa mencapai puluhan miliar. Lebih baik dialihkan ke pembangunan,” ujarnya.
Robinsar menekankan bahwa peningkatan PAD memang penting, namun efektivitas belanja jauh lebih krusial.
“Percuma PAD meningkat kalau belanjanya tidak efektif. Yang utama adalah belanja harus tepat sasaran, menyentuh kebutuhan pembangunan dan pendidikan masyarakat,” katanya.
Melalui kebijakan efisiensi dan penataan ulang belanja daerah, Pemkot Cilegon berharap pembangunan infrastruktur dasar berjalan merata, kualitas pendidikan meningkat, serta penggunaan anggaran daerah semakin transparan dan efisien.
Robinsar kembali menegaskan, setiap rupiah dari APBD harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Cilegon.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin