KAB. SERANG – Kongres Rakyat Banten kembali mendorong pemekaran wilayah Banten Selatan. Dorongan itu juga menjadi salah satu hasil Kongres V Rakyat Banten di Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa (10/11/2026).
Ketua Presidium Kongres Rakyat Banten, KH Embay Mulya Syarief mengatakan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan masih lebar, sementara masyarakat di wilayah selatan menghadapi keterbatasan akses layanan publik dan kemiskinan ekstrem.
Embay menilai, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dapat membuka pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, warga Bayah, Kabupaten Lebak, yang harus menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk mengurus surat izin mengemudi (SIM). Menurutnya, kondisi itu menunjukkan belum meratanya akses pelayanan publik di Banten.
“Ya. Kita tahulah disparitas utara-selatannya ini kan luar biasa. Kasihan saudara-saudara kita yang ada di selatan, mereka mau bikin SIM aja beratus-ratus kilometer itu dari Bayah,” kata Embay usai acara.
Lebih lanjut, Embay mengungkapkan, kongres kali ini juga menyoroti kemiskinan ekstrem yang masih membayangi wilayah selatan. Ia berharap, pemekaran dapat menghadirkan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi baru sehingga masyarakat tidak terus tertinggal dari wilayah utara.
“Ya. Kemiskinan ekstrem itu adanya di selatan. Nah, dengan adanya DOB, itu kan di sana nanti ada pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.
Embay mengakui, pemerintah masih menghadapi moratorium pemekaran daerah. Namun, ia meminta Gubernur Banten, Andra Soni, tetap memperjuangkan pembentukan DOB Banten Selatan.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mencari peluang kebijakan seperti saat membuka izin pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), meski saat itu juga menghadapi moratorium.
“Waktu Untirta mendirikan Fakultas Kedokteran, kan itu moratorium juga, bisa, satu hari itu dibuka, keluar izin langsung tutup lagi, kenapa enggak bisa gitu seperti itu?” kata Embay.
Embay mengaku, telah menyampaikan langsung dorongan tersebut kepada Andra Soni saat gubernur berkunjung ke rumahnya.
“Kasihan saudara-saudara kita di selatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan dan persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah selatan Banten. Embay menyinggung masih adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan menyebut laporan tentang warga yang tinggal di kandang babi.
Pernyataan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa gemerlap pembangunan di sejumlah wilayah belum mencerminkan kondisi seluruh masyarakat Banten.
Selian persoalan DOB dan kemiskinan, Kongres V Rakyat Banten juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang menurutnya semakin mengkhawatirkan di Banten, beberapa di antaranya terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pinjaman online (pinjol), judi online (judol), dan peredaran narkoba.
Embay menyebut hal itu sebagai masalah yang membutuhkan perhatian serius. Ia juga meminta anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan langkah konkret untuk merespons persoalan tersebut.
Ia menegaskan, masyarakat hanya dapat menyampaikan aspirasi dan masukan, sedangkan pemerintah dan wakil rakyat harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
“Kita memberikan nasihat, masukan kepada anggota dewan, karena ini tugas mereka sebetulnya,” ujarnya.
Ia juga menanggapi insiden perebutan bendera pelangi yang berujung pada pelaporan ke polisi. Embay meminta aparat menindak tegas setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengingatkan masyarakat agar tidak memicu konflik.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah