Komitmen Percepatan BUP Warnasari Dipertanyakan

CILEGON – Plt Walikota Cilegon, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas I Banten bersama stakeholder dan kelompok elemen masyarakat yang menamakan Perhimpunan Masyarakat Maritim Banten (PMMB) menggelar pertemuan di ruang kerja Walikota, Rabu (18/7/2018).

Informasi yang dihimpun, pertemuan tertutup itu membahas terkait dengan rencana kerja sama konsesi terhadap 10 hektar dari total 45 hektar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari untuk dibangun pelabuhan yang sebelumnya sempat pula diberitakan dibahas oleh Pemkot dengan KSOP Klas I Banten.

“Ya mereka (elemen masyarakat) ingin mendapatkan informasi kaitan dengan perizinan kita, kepelabuhanan, PCM dan sebagainya. Makanya saya undang KSOP dan PCM untuk menjelaskan sejauh mana proses-proses yang sudah kita lalui,” ungkap Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi usai pertemuan.

Edi tak menampik, bila dalam pertemuan itu juga turut membahas rencana kerja sama konsesi 10 hektar lahan Warnasari yang dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan PT Pelindo II. “Makanya dalam pertemuan tadi juga saya katakan, saya suruh segera KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) diundang untuk mengappraisal lahan yang 10 hektar. Kalau appraisal sudah keluar, nanti dihitung BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berapa tahun konsesinya,” terangnya.

Sebelumnya Kepala KSOP Klas I Banten, Yefri Meidison mengatakan perjalanan konsesi itu saat ini tinggal menunggu penyerahan 10 hektar lahan dari HPL yang akan dipecah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan pengajuan Pemkot dan PT PCM.

“Kita juga berharap agar masyarakat juga mengawal rencana (konsesi) ini, kan sayang dari 2012 izinnya ngga berjalan. Makanya kita sampaikan juga kronologisnya ke masyarakat. Nah Pemkot dan PCM ini juga sudah membahasnya (rencana pemecahan HPL), tinggal mengatur waktu dengan dewan (DPRD Cilegon),” katanya.

Sementara itu, Ketua PMMB Isbatullah Alibasja mengatakan selain ingin mengetahui progres terlaksananya pelabuhan Warnasari, pihaknya juga mengaku ingin memastikan keberlangsungan Warnasari ke depan, apakah akan bernasib sama dengan Terminal Terpadu Merak (TTM) yang saat ini pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah pusat mengacu pada Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jadi memang konsesi itu nantinya diserahkan ke KSOP sebagai regulator, tapi BUP-nya (Badan Usaha Pelabuhan) atas nama Warnasari sebagai operatornya. Sayangnya tadi tidak hadir dari Pelindo II, kemungkinan besok untuk membahas bagaimana percepatan BUP ini, clear Warnasari,” katanya. (dev/red)