SERANG – Komisi V DPRD Banten meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak gegabah dalam melakukan refocusing anggaran pada APBD 2021. Hal itu lantaran anggaran sebesar Rp25 miliar di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten juga masuk rencana refocusing.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menilai rencana refocusing anggaran di Dinsos Provinsi Banten dikhawatirkan akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
“Saya menilai Pemprov Banten kurang peka dalam memperhatikan nasib masyarakat di tengah pendemi Covid-19 dan dari diberlakukannya pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang saat ini kembali diperpanjang,” kata Yeremia, Rabu (4/8/2021).
Yeremia mengaku, dari informasi yang didapat secara keseluruhan Dinsos Provinsi Banten pada APBD 2021 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp95 miliar. Namun, belakangan menyusut sebesar Rp25 miliar karena rencana refocusing.
“Padahal saat ini masyarakat Banten khususnya, memerlukan perhatian lebih. Sehingga Pemprov Banten diminta untuk menambah alokasi bansos, bukan justru malah memotong anggaran yang sudah ada di Dinsos,” katanya.
“Pemprov tidak peduli, tidak peka, hanya berpangku tangan terhadap penderitaan masyarakat selama masa PPKM. Buktinya anggaran yang ada di Dinsos yang sebelumnya Rp95 miliar dipotong Rp25 miliar. Jangankan ditambah, anggaran di Dinsos saja dikurangi,” sambungnya.
Menurut politisi PDIP itu, pada 2020 Komisi V memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten karena berkontribusi meringankan beban masyarakat akibat pendemi Covid-19 selama tiga bulan melalui Bansos Jaringan Pengaman Sosialnya (JPS). Namun, tahun 2021 ini, Pemprov belum menyediakan anggaran bansos untuk ikut meringankan beban masyarakat yang terdampak dari diberlakukannya PPKM.
“Sebaliknya anggaran Bansos untuk masyarakat yang sebelumnya sudah ada justru terancam dipotong. Sekarang ini yang memberikan bansos hanya pemerintah pusat kan ?. Kalau tahun kemarin Pemprov masih berkontribusi selama tiga bulan. termasuk Pemkab/pemkot juga ikut membantu,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya berharap agar Pemprov Banten bisa segera membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak dari diberlakukannya PPKM, termasuk percepatan pencairan, melihat kondisi masyarakat saat ini sangat membutuhkan.
“Semestinya kalau mau dicairkan sekarang, karena masa PPKM. Tapi Bansos apa yang mau dicairkan? jangankan yang ini (Bansos PPKM), ini malah dipotong anggaran Dinsosnya,” tandasnya.
(Mir/Red)