LEBAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI guna membahas pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang yang selama enam tahun masih tinggal di hunian sementara (Huntara) Cigobang. RDP berlangsung di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Komisi V DPR RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari, Wakil Ketua DPRD Lebak Acep Dimyati dan Yanto, pimpinan DPRD Provinsi Banten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lebak dan Pemprov Banten.

Wakil Ketua DPRD Lebak Acep Dimyati mengatakan Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp56 miliar untuk pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang di Lebakgedong.

“Alhamdulillah, setelah kami meminta kepastian dari Kementerian PKP terkait anggaran pembangunan Huntap, mereka telah menganggarkan sebesar Rp56 miliar untuk pembangunan sekitar 221 unit rumah bagi korban banjir bandang,” ujar Acep kepada awak media.

Ia menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan setelah lahan yang akan digunakan benar-benar siap.

“Proses pematangan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Lebak dalam beberapa hari ke depan dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Sementara Pemprov Banten juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk pembangunan akses jalan,” katanya.

Selain itu, Komisi V DPR RI turut berkomitmen mengawal agar anggaran Rp56 miliar tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana.

“Kementerian menyampaikan pembangunan harus mulai bergerak dan ditargetkan paling lambat bulan April, setelah pematangan lahan dan pembangunan jalan selesai,” tambahnya.

Acep berharap upaya yang dilakukan melalui RDP ini dapat berjalan lancar tanpa kendala.

“Semoga pembangunan Huntap segera terealisasi agar warga yang selama ini tinggal di Huntara bisa mendapatkan hunian yang layak,” ucapnya.

Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo