Beranda Peristiwa Komisi II DPRD Cilegon Soroti Kasus Ketenagakerjaan di PT CKN

Komisi II DPRD Cilegon Soroti Kasus Ketenagakerjaan di PT CKN

Gedung DPRD Cilegon. (Foto : Gilang)

CILEGON – Perselisihan antara PT Cilegon Karya Nusa (CKN) dengan PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) terkait dengan persoalan upah ketenagakerjaan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Cilegon. Dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada kondusifitas dunia industri mengingat salah satu di antara kedua badan usaha tersebut merasa telah dirugikan.

Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar mengungkapkan persoalan ketenagakerjaan sesungguhnya bukan hal yang baru, namun demikian hal itu perlu terus dilakukan penyelesaian agar tidak berpengaruh pada keberlangsungan dunia industri.

“Persoalan pembayaran ketenagakerjaan sepertinya mulai sering terjadi. Ini perlu jadi perhatian, karena mampu mengganggu kondusifitas dunia industri,” ujar Ghoffar dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (5/3/2019).

Diberitakan sebelumnya, menindaklanjuti kerugian perusahaan yang harus membayar upah sekira 700 orang tenaga kerjanya, PT CKN bahkan melaporkan PT IKPT ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten untuk mendapatkan perlindungan. PT CKN terpaksa harus merogoh koceknya, karena pekerjaan yang mereka peroleh dari PT IKPT untuk akselerasi konstruksi pipa di pabrik PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) Cilegon pada tahun 2017 itu diklaim telah merugikan perusahaan hingga mencapai Rp19 miliar.

Kendati memandangnya sebagai kasus yang berat, namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini optimistis persoalan ketenagkerjaan di areal pabrik patungan antara PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) dengan Compagnie Financiere Michelin tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antar seluruh pihak.

“Perlu komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Bagaimana pun juga, dengan komunikasi yang baik tentu semua persoalan dapat terselesaikan. Kalau memang ingin dimediasi oleh Komisi II DPRD Kota Cilegon, silakan layangkan surat permohonan. Nanti kami akan tengahi persoalan ini, serta memanggil pihak-pihak terkait,” terangnya.

Baca : Tenaga Kerja Belum Dibayarkan, Subkontraktor Melapor ke Disnakertrans Banten

Di bagian lain, Kuasa Hukum PT CKN Agus Surahmat mengaku bahwa kliennya selama ini sudah beberapa kali berupaya melakukan komunikasi dengan PT IKPT. Namun hal itu tak kunjung berakhir pada titik temu. “Persoalan keperdataan ini telah beberapa kali dicari solusinya. Kami pernah duduk bersama, namun tidak pernah ketemu pada titik kesepakatan yang sama,” ujarnya.

Lebih jauh dirinya bahkan mengaku akan melaporkan kebuntuan tersebut ke parlemen dengan melayangkan surat permohonan mediasi kepada DPRD Kota Cilegon sebagai upaya lain untuk menyelesaikan persoalan di luar pengadilan.

“Kami mencari solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut dan kami akan mengadu kepada DPRD sebagai bentuk permohonan agar ada upaya penyelesaian yang baik. Pada prinsipnya kami siap menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Namun pada tahapan ini kami akan mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu di luar pengadilan, sebagai upaya penyelesaian yang terbaik,” jelasnya.

Sebelumnya Direktur Operasional PT IKPT, Edrus Alaydrus yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengaku bahwa perselisihan antara pihaknya dengan PT CKN sesungguhnya lebih menyangkut persoalan proyek pekerjaan, bukan menyangkut ketenagakerjaan.

“Memang saya akui kita punya dispute (perselisihan), mereka (PT CKN) mendispute kan ke kita dan kita menjawabnya dengan profesional dan kami menunjukkan semua bukti-bukti kontrak jual, tetapi mereka yang tidak mengambil kesimpulan dan tidak menjawab. Di sisi kita, case ini closed. Jadi ini bukan masalah ketenagakerjaan, sangat keliru. Ini menyangkut masalah pekerjaan yang ada di PT SRI project,” ujarnya, Senin (4/3/2019) kemarin. (dev/red)