SERANG – Koalisi Rakyat Banten menyatakan menolak rencana kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Provinsi Banten pada 10 September mendatang. Diketahui, Jokowi dijadwalkan menghadiri acara Keuceran Mande Macan Guling ke-69 yang akan digelar di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Perwakilan Koalisi Rakyat Banten, Rizki Ramadhan, mengatakan penolakan itu didasarkan pada penilaian mereka terhadap sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi selama menjabat sebagai presiden, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Sehubungan informasi akan kedatangan Presiden ke-7 Jokowi Dodo, maka kami tegaskan masyarakat Banten sangat merasa keberatan, dikarenakan Jokowi itu pernah merusak Banten dengan kebijakan-kebijakan yang memasukkan PSN di oligarki PIK 2,” kata Rizki, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, masyarakat Banten menilai persoalan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut belum terselesaikan. Selain itu, ia juga menuding kedatangan Jokowi ke sejumlah daerah merupakan sarat akan agenda orkestrasi politik.
“Maka dari itu kami masyarakat Banten akan menolak keras Jokowi datang ke Banten. Seperti yang di daerah-daerah lain, jangan sampai terjadi. Di Lampung, di NTT itu Jokowi tujuannya untuk safari politik, memenangkan catur politik di negara ini,” ujarnya.
Pihaknya mengaku, penolakan tersebut merupakan buntut dari sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai telah menciderai kehidupan masyarakat Banten, khususnya melalui kebijakan pada proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk.
“Sekali lagi kami tegaskan kami dari Koalisi Rakyat Banten menolak kehadiran Jokowi tanggal 10 September di Provinsi Banten. Karena produk kebijakan Jokowi telah merusak kehidupan masyarakat Banten, terutama melalui kebijakan proyek strategis nasional PIK 2,” jelasnya.
Sementara itu, Aktivis Serang Utara, Kholid Miqdar, menilai kebijakan Jokowi telah berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Banten.
Kholid menilai, keberadaan budaya tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan politik, sehingga pihaknya bersikeras mengaku presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut telah merusak tatanan ekonomi masyarakat Banten.
“Budaya itu melampaui persoalan sosial, politik, kemudian pengetahuan, bahkan sampai seni dan agama. Sementara Jokowi kami lihat tindakan-tindakan kebijakannya sungguh sangat merusak nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Dia merusak tatanan sosial di negara kita. Dia juga sudah merusak tatanan ekonomi di Banten,” tuturnya.
Lebih jauh, Kholid juga mencontohkan pemberian status PSN kepada proyek PIK 2 sebagai salah satu kebijakan yang dipersoalkan kelompoknya.
“Bagaimana Jokowi memberikan legalitas atau label kepada proyek swasta dengan label PSN. Sehingga terkesan kami sebagai warga Banten dijadikan tukar guling oleh proyek Jokowi yang ada di IKN sana,” paparnya..
Dengan begitu, Kholid juga menyatakan masyarakat Banten menolak kehadiran Jokowi dalam acara tersebut.
“Kami menolak Jokowi datang ke Banten. Hanya para penjilat dan orang-orang yang rakus upah yang berani mendatangkan Jokowi ke Banten. Kami tahu siapa di belakangnya. Intinya mereka mau cari uang dari Jokowi. Makanya kami menolak Jokowi datang ke Banten,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima Padepokan Mande Macan Guling, Joni Maulana, sebelumnya telah memastikan Jokowi telah menyatakan kesediaannya menghadiri acara Keuceran Mande Macan Guling ke-69.
“Alhamdulillah. Tadi sore, saya baru menyampaikan undangan secara resmi. Dan Pak Jokowi menyatakan akan datang,” ucapnya.
Menurut dia, panitia pelaksana juga mengundang berbagai perguruan pencak silat serta relawan Jokowi untuk menghadiri dalam kegiatan tahunan rutin tersebut.
“Acara Keuceran juga jadi wadah silaturahmi. Karena kami juga mengundang peguron-peguron lainnya. Bahkan karena kedatangan Jokowi, kami juga mengundang relawan-relawan Jokowi,” pungkasnya.
Penulis: Rasyid
Editor: Usman