Ketua DPRD Pertanyakan Progres Open Bidding BUMD Oleh Pemkot Cilegon

CILEGON – Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj mempertanyakan kinerja Pemkot Cilegon kaitan dengan keberlanjutan lelang jabatan terbuka (open bidding) Direksi dan Komisaris pada sejumlah BUMD yang sejak Juni lalu hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Keberlangsungan open bidding Direksi dan Komisaris di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) utamanya menjadi pertanyaan selain lelang jabatan lainnya di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.

“Sampai sekarang saya tidak tahu rimbanya, sudah sejauh mana progresnya open bidding di BUMD ini, karena sudah anggaran yang terserap di situ. Malah yang saya dengar ada pansel lain lagi ya kan, lebih baik kan bereskan saja urusan PT PCM dan BPRS dulu,” ujar Isro ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/8/2021).

Isro menegaskan alasan mengapa pentingnya pengisian jabatan di BUMD itu untuk disegerakan. Mengingat sejumlah agenda daerah mulai dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 dan APBD Perubahan 2021 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat.

“Mulai 30 Agustus ini saja kita akan segera membahas KUA PPAS 2022, dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan, sementara sampai dengan saat ini belum ada kabar tentang penetapan pimpinan BUMD. Harusnya disegerakan (diisi), jadi tidak menumpuk pekerjaan dan Walikota menyelesaikan (open bidding) BUMD dulu nih,” imbuhnya.

Lebih jauh Isro bahkan menyatakan akan meminta jawaban dari Walikota Cilegon, Helldy Agustian menyangkut perjalanan open bidding BUMD tersebut.

“Segera saya ingin meminta jawaban dari Walikota, karena dalam rapat Forkopimda pun kita tidak pernah membahas urusan BUMD itu. Karena Walikota juga kan tidak pernah membuka, jadi wajar saya pertanyakan agar terlihat jelas progresnya. Sebab vakumnya (open bidding BUMD) apa, kendalanya dimana, kami tidak pernah tahu dan diberitahu,” kata Isro.

Dicontohkan pada struktur kepemimpinan di PT PCM, sejak terjadi kekosongan jajaran Direksi pada April lalu, Pemkot hanya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Alih-alih menggelar open bidding, namun kekosongan jabatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

“Ini sangat penting, supaya sebelum (paripurna) APBD Perubahan mereka (BUMD) sudah menyuguhkan dividen, dan tidak ada lagi alasan kami Plt, karena kalau sudah ada pejabat definitif kan artinya sudah ada pengambil keputusan. Karena dividen dan kendalanya apa itu tentu akan kami pertanyakan,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun, jalannya open bidding di PT PCM terhenti sejak pertengahan Juni lalu. Panitia Seleksi (Pansel) bahkan hanya menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik (e-mail) ke setiap peserta bahwasannya keberlanjutan akan dilaksanakan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kaitan dengan open bidding di PT PCM khususnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengisyaratkan bahwa hal tersebut terus berjalan dan dirinya secara ketat berusaha selektif sebelum menentukan pilihan.

“Track record dan latar belakang itu kan penting ya, jadi panitia (pansel) bekerja sama dengan instansi yang terkait, ya supaya track record-nya itu kelihatan. Jangan sampai kita salah pilih orang, sambil PCM-nya juga kan lagi diaudit oleh Inspektorat,” ujarnya singkat.

(dev/red)