Ketua DPRD Lebak Tolak Rencana Pengiriman Sampah dari Tangsel

LEBAK– Ketua DPRD Kabupaten Lebak menegaskan jika DPRD Lebak menolak rencana Pemda Lebak yang akan menerima kiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel)

Ketua DPRD Lebak M Agil Zulfikar mengatakan,  sampah dari Kota Tangsel tersebut sangat membahayakan warga Lebak.

“Kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan menerima sampah dari Kota Tangsel, secara institusi jelas menolak. Karena reaksi masyarakat di media sosial beragam namun lebih dominan negatif. Mereka tidak menginginkan adanya penumpukan sampah dari luar Lebak,” kata Agil kepada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Ia mengungkapkan, ada tiga variabel jika pun sampah Tangsel itu bisa masuk ke Lebak, yakni masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), dan tidak merusak lingkungan. Namun, hal itu menurut Agil hanya satu variabel saja yang dipenuhi oleh Pemkot Tangsel yakni PAD.

“Dan saya sampai hari ini ketika pun ada pembahasan kami bakal sampaikan tidak usah dipaksakan. Artinya variabel-variabel yang saya sampaikan tidak memenuhi masyarakat, dan apapun keuntungannya yang didapat ujungnya pasti mudarat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keseriusan Kota Tangsel untuk mengirimkan sampah ke Lebak ini sangat besar, hal itu bisa dibuktikan dengan kedatangan mereka dan meninjau langsung ke lokasi.

“Jangan sampai kemudian orang jauh mendapat keuntungan warga kita sendiri yang dirugikan. Kita menolak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Lebak, Iwan Sutikno mengaku tempat pemprosesan sampah akhir (TPSA) Dengung di Kecamatan Maja belum siap menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Secara kedinasan mungkin belum siap, kenapa belum siap? Coba lihat kita punya alat berat berapa? Punya tiga, dua rusak hanya satu yang berfungsi,” kata Iwan.

Ia mengungkapkan, dengan jumlah alat berat yang tersedia maka tidak memungkinkan untuk menangani sampah dari Tangsel yang diperkirakan bisa mencapai 500 ton per hari. Beberapa hal yang tentunya harus disiapkan mulai dari infrastruktur yang memadai termasuk yang penting adalah sosialisasi kepada masyarakat.

“Enggak bisa tuh, harus pakai alat berat yang besar dan minimal harus ada tiga. Misalnya mereka mulai masuk Januari 2024, kita belum ada apa-apa,” ucapnya. (San/Red)