SERANG – Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat.
Fahmi mengatakan, setiap penganggaran harus berpacu pada program yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
ia menegaskan, tidak boleh ada anggaran yang berseberangan ataupun hanya bersifat seremonial semata saja.
“Kami pun menyampaikan bahwa tidak ada juga OPD yang kita beri anggaran, jika bukan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Fahmi, Rabu (30/4/2025).
Politisi Golkar itu menuturkan, pada prinsipnya, DPRD Banten memberikan support penuh pada setiap program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Khususnya yang bersangkutan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Seperti hal nya pembangunan infrastruktur pertanian guna mencapai swasembada pangan. Peningkatan ekonomi, dan pendidikan,” tuturnya.
“Saya setuju dengan Pak Gubernur untuk mengutamakan masyarakat, bagaimana jalan poros desa dibangun. Bagaimana peningkatan irigasi guna tercapai ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas pendidikan seperti penambahan ruang kelas baru hingga sekolah gratis,” sambungnya.
Kembali ditegaskan Fahmi, pihaknya sendiri enggan untuk dilobi OPD. Apalagi jika anggaran yang diminta itu tidak punya urgensi mendesak.
“Kita sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal program RPJMD dan RKPD. APBD Harus untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi dalam sisi pengawasan dan anggaran. Di mana, setiap anggaran pembangunan daerah yang dirancang oleh Pemprov harus terlebih dahulu melalui mekanisme persetujuan dari DPRD.
Tim Redaksi
