SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kerap menyebut kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci kesejahteraan masyarakat. Tapi di balik pernyataan itu, muncul pertanyaan kritis: sudahkah SDM benar-benar menjadi prioritas nyata, atau sekadar bagian dari retorika pembangunan?
Gubernur Banten, Andra Soni dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah pondasi utama kemajuan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan beton dan aspal, tetapi harus dimulai dari manusia yang berpikir dan bertindak unggul.
“Kalau kita bicara pembangunan daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. SDM adalah pondasi utamanya,” katanya saat Milad ke-16 Universitas Muhammadiyah Tangerang di Auditorium Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Lt. 19, Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Cikokol, Kota Tangerang, Minggu (3/8/2025).
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju SDM unggul di Banten masih penuh lubang. Masih banyak desa yang kekurangan akses pendidikan memadai. Sekolah rusak, fasilitas minim, guru tak merata. Bahkan di wilayah kota pun, tantangan baru muncul: pengangguran terdidik, lulusan sarjana yang tak terserap dunia kerja, dan jurang keterampilan antara industri dan kampus.
Lalu, seberapa serius komitmen pemerintah dalam membenahi ini?
Beberapa langkah telah diambil. Salah satunya adalah membangun kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.
Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) misalnya, kini menjadi contoh kampus swasta di Banten yang meraih akreditasi unggul dan mulai mengambil peran sebagai pusat kolaborasi ilmu, teknologi, dan pengembangan karakter mahasiswa.
UMT menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian penting dalam transformasi SDM Banten. Rektor Dr. Desri Arwen menegaskan, pihaknya tidak ingin hanya mencetak sarjana, tapi juga “agen perubahan.”
“Akreditasi unggul itu bukan semata soal peringkat. Ini tanggung jawab moral untuk membawa perubahan nyata,” ujarnya.
Tapi di sinilah tantangan sebenarnya: sistem pendidikan tinggi di Banten belum sepenuhnya dibangun untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan dan tantangan sosial secara nyata. Kurikulum yang stagnan, minimnya riset aplikatif, serta kolaborasi yang belum merata antara kampus, industri, dan pemerintah — semua menjadi catatan panjang.
Andra Soni menyadari itu. Ia menekankan bahwa pendidikan tinggi harus membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan dan siap menciptakan solusi. Ia juga mengajak agar budaya inovasi dibangun dengan tetap menghargai kearifan lokal.
“Kita butuh SDM yang tidak hanya pintar, tapi juga kuat secara mental dan siap bersaing secara global,” katanya.
Namun, narasi besar seperti ini akan sia-sia bila tidak disertai anggaran yang memadai, pemerataan akses pendidikan, dan pembenahan sistem pendidikan dari hulu ke hilir. Apalagi jika kebijakan pendidikan hanya menjadi lampiran pelengkap program-program pembangunan fisik yang lebih dulu digalakkan.
Pertanyaannya kembali ke titik awal: apakah kualitas SDM benar-benar menjadi prioritas di Banten — atau hanya menjadi kata-kata indah dalam pidato dan spanduk pemerintah?
Sebab kesejahteraan tidak lahir dari pembangunan fisik semata. Ia lahir dari masyarakat yang terdidik, sehat, kreatif, dan diberi ruang untuk tumbuh. Jika SDM terus diabaikan, maka mimpi tentang Banten sejahtera hanya akan tinggal wacana — dibicarakan, dipuji, tapi tak pernah benar-benar terjadi.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin