JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami tingkat kepercayaan yang rendah dalam hal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lantaran pimpinannya bermasalah. Terlebih dalam kepemimpinan Firli Bahuri.
“Karena memang secara figur saja pimpinan KPK itu bermasalah, ada berbagai kasus yang bisa dikatakan cukup besar, belum lagi KPK dilemahkan secara ketentuan UU sehingga bisa dikatakan tidak memiliki taji untuk sungguh-sungguh melakukan upaya penindakan korupsi,” kata Feri dalam diskusi bertajuk “Naik Turun Lembaga Penegak Hukum Jelang 2024”, Selasa (6/9/2022) malam.
Di sisi lain, Feri berpendapat bahwa penegak hukum lain sedang digerakkan agar terlihat baik. Padahal, apa yang dikerjaan saat ini dapat dikatakan tidak berkembang secara signifikan.
Terhadap lembaga Kepolisian atau Polri misalnya. Publik hari ini kembali bisa mengingat ada setumpuk masalah di tubuh Polri usai mencuatnya kasus Ferdy Sambo.
“Persepsi publik ini perlu digali dengan penelitian yang di dalam maupun apa penyebabnya, yang terjadi apa? Yang terjadi setelah berubah atau hanya gimmick semata, sehingga ini yg terlihat puncak gunung es bukan perbaikan,” beber dia.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di urutan pertama.
Sementara KPK dan Kepolisian berada di urutan bawah dalam hal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Tingkat kepercayaan untuk sementara yang paling tinggi Kejaksaan, diikuti Pengadilan, lalu KPK, untuk sementara Polri paling bawah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis “Survei Nasional Penilaian Publik Atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum”, Rabu (31/8/2022) lalu.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
