SERANG – Kepemimpinan Indonesia di IORA melalui Duta Besar Salman Al Farisi sebagai Sekretaris Jenderal dan prinsip kebijakan luar negeri Bebas Aktif dapat menjadi modalitas dan ruang Indonesia untuk turut berkontribusi aktif dalam penciptaan hubungan internasional yang harmoni dan kolaboratif dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia. Demikian dikatakan Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) di Jakarta.
Shiska mengungkapkan bahwa diterimanya proposal Rusia untuk mendapatkan status “Dialogue Partner” secara resmi dalam pertemuan Dewan Menteri (Council of Foreign Ministers) pada tanggal 17 November 2021 menjadikan “Indian Ocean Rim Association (IORA) sebagai satu-satunya organisasi regional yang menyediakan ruang interaksi bagi lima negara anggota tetap (Permanent-5) Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto: Amerika Serikat, China, Russia, Perancis, dan Inggris.
Bahkan sejak 18 Desember 2020 menurut Shiska, status Perancis telah resmi berubah dari “Dialogue Partner” menjadi negara anggota IORA atas dasar kedaulatan teritorial atas Pulau Reunion di bagian barat Samudera Hindia.
“Projeksi kekuatan P-5 dalam IORA merepresentasikan peningkatan nilai strategis dan vital dinamika geopolitik di Kawasan Samudera Hindia, selain memperkuat persepsi adanya pergeseran orientasi perimbangan kekuatan negara dari darat ke laut.” kata dia dalam keterangannya, Minggu (13/2/2022).
“Dalam konstruksi konsep dunia modern dengan memori dan kesadaran tinggi terhadap kemanusiaan dan lingkungan termasuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi telah dijunjung tinggi oleh seluruh negara dan masyarakat internasional melalui kodifikasi perangkat hukum internasional khususnya tentang Hak Asasi Manusia, maka pilihan perimbangan kekuatan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional melalui kekerasan atau bahkan perang seharusnya menjadi sebuah pilihan irrasional,” tegasnya.
Hal ini disampaikan Shiska dalam minggu kedua penyelenggaran kelas international “Hubungan Internasional di Kawasan Samudera Hindia”, kolaborasi PGSD Universitas Paramadina dengan 6 (enam) universitas anggota negara IORA. Para mahasiswa dan dosen berdiskusi interaktif dengan para narasumber ahli tentang dinamika aspek ekonomi dan keamanan dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia serta beberapa representatif resmi pemerintah negara anggota IORA, yaitu Mauritius, Afrika Selatan, Uni Emirates Arab, India, dan Indonesia tentang perspektif setiap negara di Kawasan Samudera Hindia.
Adapun 6 (enam) universitas yang berkolaborasi dengan PGSD adalah University of Western Australia ( Australia) ; University of Pretoria (Afrika Selatan) ; Jawaharlal Nehru University (India) ; University of Mauritius (Mauritius), University of Dhaka (Bangladesh), dan Emirates Diplomatic Academy (Uni Emirates Arab).
Pada sesi ke-empat (7/2) Dr. Anton Aliabbas (Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement dan Dosen PGSD), Tim Walker (Institute for Security Studies, South Africa), dan Rear Admiral (ret.) Derek Christian (South African Navy) memaparkan tentang pentingnya arti letak geografis negara termasuk perspepsi pemaknaan tentang konsep geografis terhadap pilihan kebijakan batas, akses, kontrol, penguasaan, dan tata kelola teritorial darat untuk memahami dinamika keamanan di Kawasan Samudera Hindia.
“Peningkatan aktifitas di ruang yang bersifat abu-abu (grey zone) di kawasan Samudera Hindia merupakan contoh nyata dalam memahami adanya rivalitas negara-negara besar (major power) dan bagaimana mereka berupaya untuk memperkuat pengaruhnya”, ujar Anton.
Dr. Ahmad Khoirul Umam (Managing Director Paramadina Public Policy dan Dosen PGSD), Prof. Gordon Flake (Perth US Asia Centre, dan Assistant Prof. Alexey Muraviev (Curtin University, Australia) memaparkan dan melakukan diskusi interaktif dengan para mahasiswa tentang konstruksi dan perspepsi negara besar terhadap sebuah kawasan untuk memahami prilaku dan pilihan kebijakan ekonominya termasuk dampak pengaruhnya terhadap kawasan termasuk Samudera Hindia.
“Besarnya tawaran dan ketersediaan investasi China melalui program ‘Belt and Road Initiative’ di satu sisi, serta tingginya kebutuhan investasi dalam negeri Indonesia bagi mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi lain, harus dijamin melalui sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses inplementasinya” tegas Umam.
Adapun sesi ke-lima (8/2), Prof. Verena Tandrayen Ragoobur (University of Mauritius) memoderasi diskusi dengan Dr. Priya Bahadoor (University of Mauritius) dan Minkashi Dabee Hauzaree (Kementerian Luar Negeri Mauritius) tentang isu batas maritim Mauritius dan upaya penting Mauritius dalam mendorong kerjasama dan kolaborasi di Kawasan Samudera Hindia termasuk melalui IORA mengingat keberadaan sekretariat IORS di Mauritius.
Roland Henwood (University of Pretoria) memoderasi diskusi dengan Jaimal Anand (Department of International Relations and Cooperation, Afrika Selatan) tentang legasi inisiatif Afrika Selatan dalam pembentukan IORA termasuk konstruksi dan perspesi Afrika Selatan dalam menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Samudera Hindia termasuk diskursi konsep Indo-Pasifik.
Selanjutnya, Dr. Sara Chehab (Emirates Diplomatic Academy) memoderasi diskusi dengan Fihad Al Bishr (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Uni Emirat Arab) tentang upaya Uni Emirat Arab dalam menginisiasi kerjasama dan kolaborasi negara-negara anggota IORA termasuk penguatan peran dan kapasitas institusi IORA.
Pada sesi ke-enam (9/2), diskusi tentang perspektif negara fokus pada India, Bangladesh, dan Indonesia. Dr. David Mickler memandu diskusi dengan Duta Besar Yogendra Kumar (diplomat senior non-aktif India) tentang perkembangan konstruksi kepentingan India di kawasan Samudera Hindia termasuk tantangan dari dinamika konstetasi politik domestik India.
Prof. Ruhul Amib (University of Dhaka) memaparkan arti penting IORA bagi Bangladesh termasuk kepentingan nasional dan upaya Bangladesh dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia.
Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas memandu diskusi dengan T.B.H. Witjaksono Adji (Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeria Indonesia) yang didampingi oleh Bianca Simatupang (Kasubdit), Ersan Keswara, dan Stephanie Johannes.
Witjaksono Adji menggarisbawahi tentang legasi kepemimpinan Indonesia di IORA melalui pembentukan forum diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (Summitry), prioritas kebijakan Indonesia dalam isu perubahan iklim dan manajemen perikanan termasuk ekonomi biru, serta dinamika konstruksi dan diskursus konsep Indo-Pasifik khususnya terkait dengan doktrin Poros Maritim Dunia.
Kelas internasional akan berlanjut kembali pada Senin – Rabu, 14-16 Februari 2022 yang akan diakhiri dengan presentasi kelompok sebagai bukti nyata kolaborasi “people to people” melalui peran mahasiswa.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
