PANDEGLANG – Berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang yang lepas tangan soal dugaan penganiyaan siswa PKL, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto W Arban memastikan akan membantu proses penanganan kasus itu.
Tanto menilai, ke-15 siswa itu merupakan warga Pandeglang, sehingga apapun masalah yang dialami warga meski berada di luar daerah pun, pemerintah berkewajiban membantunya.
“Pasti (membantu). Jadi setiap bentuk apapun terkait dengan anak-anak kita yang ada di Pandeglang atau di luar, kita akan bantu dalam proses mediasi atau apapun itu,” ungkap Tanto, Rabu (6/11/2019).
Bahkan Tanto meminta aparat penegak hukum serius menangani kasus ini hingga selesai, ia juga meminta pelaku dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap keseriusan penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terulang lagi. Apalagi ini masih anak-anak yang masih siswa, yang masih dalam proses pembelajaran. Seharusnya dibina, tujuan ke sana juga ingin mendapatkan ilmu,” jelasnya.
Sikap Tanto ini berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Taufik Hidayat. Taufik ogah mengurusi kasus penganiayaan 15 siswa SMKN 3 Pandeglang itu.
Dindikbud beralasan, kini SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melainkan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Banten.
“Urusan sana dong, provinsi. Itu ranah kewenangannya Provinsi Banten. Kita tidak bisa masuk ke ranah sana. Tanyakan sama yang bersangkutan,” ujarnya.
(Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
