CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengakui masih adanya pekerjaan besar dalam penanggulangan kemiskinan meski angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kota Cilegon pada 2025 tercatat 3,44 persen, turun dibandingkan 2024 yang berada di angka 3,75 persen.
Angka tersebut menempatkan Cilegon sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Banten. Namun, Pemkot Cilegon menilai capaian tersebut belum menjadi alasan untuk berpuas diri karena masih terdapat masyarakat miskin yang membutuhkan intervensi secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan dalam Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cilegon 2026 yang digelar pada Senin (31/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, Baznas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan.
Wakil Wali Kota Cilegon sekaligus Ketua TKPKD, Fajar Hadi Prabowo, meminta forum tersebut tidak berhenti pada kegiatan koordinasi dan rapat administratif. Ia ingin TKPKD menjadi ruang kerja bersama yang melibatkan berbagai elemen untuk menemukan persoalan kemiskinan hingga tingkat lapangan.
“Hari ini saya ingin menyatukan visi bagaimana kita sama-sama menjadikan forum ini menjadi working hub,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, keterlibatan generasi muda, termasuk mahasiswa, juga diperlukan dalam upaya memetakan persoalan masyarakat. Mereka dinilai dapat membantu pemerintah mendapatkan gambaran kondisi sosial secara lebih dekat.
“Anggaplah mereka sebagai radar, sebagai mapping kita awal terhadap apa terjadi realita di lapangan saat ini,” katanya.
Fajar juga menyoroti pola penanganan kemiskinan yang selama ini cenderung berorientasi pada pemberian bantuan. Ia meminta perangkat daerah, camat, dan lurah mulai mengarahkan program pada pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Jangan pernah menganggap masyarakat adalah objek bantuan. Tugas kita adalah melakukan empowerment dan sustainability. Antara bantuan dan pemberdayaan, yang harus diupayakan adalah pemberdayaan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan kemiskinan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong mereka memiliki kemandirian ekonomi dan sosial.
Fajar berharap evaluasi dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh unsur terkait sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar menyasar persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Kota Cilegon selaku Sekretaris TKPKD, Achmad Jubaedi, mengatakan Forum TKPKD 2026 menjadi momentum untuk mengonsolidasikan langkah seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kegiatan ini diselenggarakan bukan sekadar sebagai agenda seremonial administratif, melainkan juga sebagai wadah konsolidasi langkah kita bersama,” ujarnya.
Achmad mengatakan penurunan tingkat kemiskinan dari 3,75 persen pada 2024 menjadi 3,44 persen pada 2025 merupakan capaian positif. Namun, angka tersebut tetap harus dibaca sebagai tantangan karena masih terdapat warga yang berada dalam kondisi miskin.
“Ini adalah capaian positif, namun forum ini digagas dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh lekas berpuas diri karena masih ada warga yang tergolong miskin yang menanti intervensi komprehensif dari kita,” katanya.
Forum TKPKD 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, masyarakat, serta berbagai lembaga lainnya agar penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin