Beranda Advertorial Keluhkan Beban Tunggakan Siswanya, Belasan SMK Swasta di Cilegon Temui Hasbi Sidik

Keluhkan Beban Tunggakan Siswanya, Belasan SMK Swasta di Cilegon Temui Hasbi Sidik

Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik berfoto bersama pengurus sejumlah SMK swasta di Kota Cilegon. (Ist)

CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik menerima kunjungan audiensi dari belasan pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Cilegon di ruang kerjanya, Rabu (14/12/2022).

Audiensi tersebut guna menyampaikan keluh kesah sekolah terkait dengan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di SMK swasta yang selama ini dihadapkan dengan persoalan tunggakan siswa tidak mampu sehingga menjadi beban keuangan sekolah.

“Dari sebelas SMK swasta ini banyak ijazah siswanya yang tidak dapat ditebus, karena siswa tidak mampu. Silaturahmi dan audiensi ini dilakukan karena sebelumnya ada dua SMK swasta lainnya yang pernah dibantu oleh pemerintah daerah,” ujar Hasbi.

Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik mendengarkan keluhan pengurus SMK swasta terkait dengan beban tunggakan dari siswa tidak mampu. (Ist)

Dijelaskan Hasbi, nilai beban tunggakan siswa dari belasan SMK tersebut bervariasi berdasarkan dari waktu ditetapkannya hal tersebut sebagai tunggakan siswa di sekolah.

“Ada beban tunggakannya yang hampir Rp1 miliar karena (akumulasi tunggakan) dari tahun 1993, Rp500 juta, dan ada yang Rp130 juta karena masih baru. Nah mereka ini tidak menuntut untuk itu (persoalan tunggakan siswa dibantu oleh Pemerintah Daerah-red), tapi setidaknya ada perhatian dan sentuhan Pemerintah Kota Cilegon ini terhadap SMK swasta ini yang secara Undang-undang juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan cuma SMK Negeri saja yang diperhatikan. Jadi intinya memohon ada kebijakan (bantuan) yang tentu besarannya tergantung dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik berharap Pemkot Cilegon hadir dalam menuntaskan persoalan tunggakan siswa di SMK swasta. (Ist)

Bicara bantuan pendidikan, politisi partai Gerindra ini berharap agar Pemkot Cilegon mengeluarkan kebijakan khusus dengan tidak menjadikan ketentuan jenjang pendidikan SMK yang menjadi ranah kewenangan pembinaan pemerintah provinsi. “Karena kita kan bicara bantuan, seperti halnya Pemerintah Kota Cilegon yang kita ketahui juga bisa memberikan bantuan ke perguruan tinggi,” jelasnya.

Sementara Wakil Koordinator Perwakilan SMK swasta, Anhari menuturkan bahwa pihaknya menyadari betul bahwa keberadaan SMK swasta yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Intinya kita ingin meminta dana bantuan lah dari pemerintah daerah terdekat. Kalaupun besarannya kita belum tahu, yang terpenting ada sentuhan dan perhatiannya. Agar masyarakat Cilegon yang memiliki keterbatasan finansial ini bisa sama-sama ngambil ijazahnya dan dapat dipergunakan untuk melamar pekerjaan, sehingga itu juga dapat mengurangi angka pengangguran,” kata pendidik dari SMKS Yabhinka Cilegon ini.

(Advertorial)