SERANG – Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Banten. Di tengah meluasnya ancaman kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengakui belum memiliki anggaran khusus untuk menangani bencana kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin mengatakan, pihaknya hanya mengandalkan biaya operasional untuk mengirim bantuan air bersih menggunakan mobil tangki.
“Hingga hari ini kami tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan kekeringan. Kami hanya mengandalkan operasional mobil tangki untuk mengirim suplai air. Kalau kebutuhan air belum terlalu masif masih bisa kami tangani,” kata Lutfi, Selasa (14/7/2026).
Lutfi menjelaskan, kekeringan mulai muncul sejak akhir Juni dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus. Ia juga memperkirakan dampaknya bisa berlangsung hingga tahun depan.
Meski hampir seluruh kabupaten dan kota mulai menghadapi kekeringan, sebagian besar pemerintah daerah masih mampu menangani kondisi tersebut sehingga belum meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Hingga kini, baru Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mengajukan bantuan berupa satu unit mobil tangki untuk menyuplai air bersih kepada warga Kecamatan Sindangresmi. BPBD Banten langsung mengirim mobil tangki tersebut dan menyiagakannya selama sekitar satu bulan.
Namun, kemampuan BPBD Provinsi Banten sangat terbatas. Instansi itu hanya memiliki dua unit mobil tangki untuk melayani seluruh wilayah Banten.
“Sebagian daerah masih mampu mengatasi kekeringan sendiri. Ada yang mengambil air dari wilayah lain, ada yang membeli air, dan ada yang langsung ditangani BPBD kabupaten/kota sehingga belum meminta bantuan ke provinsi,” ujar Lutfi.
Jika dampak kekeringan semakin meluas, BPBD akan menggandeng berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelix. Selama ini, pasokan air bersih juga berasal dari kerja sama dengan perusahaan penyedia air.
“Kalau dampaknya sudah masif tentu membutuhkan anggaran, sementara kami belum memiliki anggaran khusus untuk kekeringan,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, BPBD terus menggalakkan penghijauan bersama pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan Pramuka untuk menjaga cadangan air tanah. Lutfi juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
“Gunakan air seperlunya. Biasakan menutup keran setelah digunakan dan jangan membuang-buang air. Langkah kecil seperti itu akan berdampak besar jika dilakukan bersama-sama,” katanya.
415 Desa Berpotensi Kekeringan
Data BPBD Provinsi Banten mencatat sebanyak 105 kecamatan dan 415 desa/kelurahan berpotensi mengalami kekeringan pada 2026.
Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan potensi terdampak terbesar, yakni 111 desa di 26 kecamatan. Disusul Kabupaten Lebak sebanyak 109 desa di 22 kecamatan, Kabupaten Tangerang 101 desa di 23 kecamatan, serta Kabupaten Serang 64 desa di 22 kecamatan.
Sementara di wilayah perkotaan, BPBD memetakan 14 kelurahan di Kota Tangerang Selatan, 12 kelurahan di Kota Serang, dan 4 kelurahan di Kota Cilegon sebagai daerah rawan kekeringan. Kota Tangerang tidak masuk dalam daftar wilayah berpotensi terdampak.
Setu Tangsel Mulai Kekeringan
Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Kota Tangerang Selatan. BPBD Tangsel menyalurkan 5.000 liter air bersih ke dua titik di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu. Warga langsung menampung air menggunakan jeriken, ember, dan toren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda, meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat dan tidak menunggu krisis air bersih semakin meluas.
“Kami meminta OPD terus melakukan mitigasi agar kekeringan tidak membuat masyarakat kewalahan ataupun membahayakan warga,” kata Ricky.
Politikus PKS itu menilai pemerintah sudah memiliki dasar untuk mengantisipasi kekeringan karena BMKG rutin mengeluarkan prakiraan cuaca dan peta potensi kekeringan.
“Data BMKG harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi. Pemerintah jangan menunggu dampaknya semakin besar,” ujarnya.
Ricky juga mendorong Pemkot Tangsel memperkuat koordinasi dengan Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah agar distribusi air bersih berlangsung lebih cepat ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Kami ingin Pemkot menyiapkan langkah penanganan sejak sekarang. Kerja sama dengan PDAM dan pihak lain harus diperkuat agar kebutuhan air warga tetap terpenuhi,” tegasnya.
BPBD Tangsel sendiri memetakan potensi kekeringan seluas 16.485,47 hektare pada musim kemarau tahun ini. Kecamatan Setu menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi, sementara Kelurahan Keranggan menjadi kawasan pertama yang menerima distribusi air bersih.
Penulis : Audindra Kusuma/Ahmad Rizki
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd